TWK 6

Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian Negara disebut dengan hukum…

• Hukum Doktrin

• Hukum Traktat

• Hukum Undang-undang

• Hukum Yurisprudensi

• Hukum Adat

Berikut ini yang bukan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden adalah…

• Komisi Ombudsman Nasional

• Dewan Ekonomi Nasional

• Komisi Hukum Nasional

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• Dewan Buku Nasional

Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat adalah isi…

• Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXI/1998

• Ketetapan MPR RI Pasal 1 TAP MPR RI No. VI/1998

• Ketetapan MPR RI Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998

• Ketetapan MPR RI Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998

• Ketetapan MPR RI Pasal 4 TAP MPR RI No. XI/1998

Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar belakangan ini karena adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami…

• Depresiasi

• Deflasi

• Deviasi

• Fluktuasi

• Apresiasi

Negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri merupakan pengertian negara sebagai…

• Organisasi Kekuasaan

• Organisasi Politik

• Organisasi Kesusilaan

• Organisasi Kemanusiaan

• Integrasi antara Pemerintah dan Rakyat

Salah satu fungsi negara, yaitu negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera termasuk dalam fungsi…

• Fungsi pertahanan dan keamanan

• Fungsi keadilan

• Fungsi pengaturan dan keadilan

• Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran

• Fungsi kekuasaan

Sistem pemerintahan dimana peran Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi disebut dengan sistem pemerintahan…

• Monarki absolut

• Monarki konstitusional

• Republik parlementer

• Republik konstitusional

• Republik absolut

Program BPJS yang diikuti peserta dari sektor nonformal seperti pedagang, petani dan orang-orang yang punya usaha sendiri. Iurannya ditanggung sendiri dan ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan bagian program BPJS Kesehatan yang disebut dengan…

• Jaminan Hari Tua

• Jaminan Kecelakaan Kerja

• Jaminan Kematian

• BPJS umum

• Bukan Penerima Upah

Asas Pemilihan Umum diatur dalam …

• Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003

• Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2002

• Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2003

• Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2002

• Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003

Lembaga-lembaga tinggi Negara hasil amandemen sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 diatur sebagai berikut…

• MPR-Presiden-DPR-MA-MK-BPK

• MPR-Presiden-DPR-DPA-MA-MK

• Presiden-DPA-DPR-BPK-MA

• Presiden-MPR-DPR-MA-MK-BPK

• MPR-DPR-Presiden-MA-MK-BPK