PPKn XI BAB 2 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila (2)

Perusahaan Pak Dio telah bekerja sama dengan perusahaan mebel selama 10 tahun. Suatu saat antara keduanya berselisih pendapat megenai produk yang akan dipasarkan bersama. Pak Dio pun berinisiatif untuk menyelesaikannya dengan bermusyawarah dan perusahaan mebel akhirnya menyetujuinya. Tindakan tersebut mencerminkan salah satu prinsip demokrasi, yaitu ...

• Menjamin tegaknya keadilan

• Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

• Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

• Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum

• mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman

Pada pelaksanaan demokrasi pada periode 1965-1998 presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas. Berikut legalitas yang dimiliki presiden Soeharto, kecuali…

• Pengemban Supersemar

• Mandataris MPR

• Bapak Pembangunan

• Pencetus dekrit presiden

• Panglima Tertinggi ABRI

Pola rekrutmen politik pada masa demokrasi periode 1965-1998 dinilai tidak sesuai dengan semangat demokrasi pancasila karena...

• Rekrutmen politik bersifat tertutup.

• Banyaknya partai politik yang lahir pada masa itu.

• Tidak diadakannya pilpres setiap 5 tahun sekali.

• Jumlah anggota legislatif hanyak sebanyak 300 orang.

• Proses birokrasi berjalan lancar.

Negara Republik Indonesia menganut demokrasi Pancasila. salah satu prinsip demokrasi adalah berkedaulatan rakyat, yang memiliki arti bahwa...

• Sistem demokrasi Pancasila mesti mendapat dukungan oleh warga negara Indonesia.

• Kepentingan masyarakat mesti dijunjung lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.

• Demokrasi Pancasila dikembangkan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat

• Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak asasi rakyat sebagai warga negara.

• Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Awal bergulirnya sistem demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959. Yang merupakan isi dari dekrit presiden :

1. Pembubaran Badan Konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945.
3. Kibarkan merah putih di Irian Barat.
4. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat singkatnya.
5. Diberlakukannya Konstitusi RIS 1949.

• 1,2,3

• 2,3,4

• 3,4,5

• 2,4,5

• 1,2,4

Demokrasi atau unjuk rasa adalah bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi sering dilakukan rakyat dalam negara demokrasi karena...

• Bentuk solidaritas

• Dilakukan tanpa paksaan

• Sudah mendapatkan izin

• Menyampaikan aspirasi

• Kebutuhan hidup

Di tengah situasi seperti ini (pandemi Covid -19), kita sebagai warga Indonesia harus menaati kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penularan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tindakan yang kita lakukan merupakan contoh perilaku demokratis di lingkungan ...

• Masyarakat

• Negara

• Keluarga

• Sekolah

• Antar umat beragama

Masyarakat yang mendapat perlindungan hukum yang tidak memihak serta memberikan jaminan terhadap hak asasi dalam suatu negara mencerminkan negara yang mengedepankan kepentingan rakyat. Ditambah lagi dengan pemisahan dan pembagian lembara negara serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya akan menciptakan negara yang aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri juga menambah kelayakan suatu negara. Dari pemaparan diatas merupakan ciri - ciri dari….

• negara hukum

• negara liberal

• negara komunis

• infrastruktur politik

• masyarakat madani

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali ….

• Memfitnah orang yang sedang terlibat perkara

• Menentang kebijaksanaan pemerintah

• Unjuk rasa dengan besar-besaran

• Menyatakan keberatan atas putusan hakim

• Melakukan speak up di media sosial

Demokrasi konstitusional mendambakan suatu pemerintah tunduk pada rule of law. Di bawah ini yang merupakan syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yaitu ...

• Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

• Membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan

• Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi

• Menjamin tegaknya keadilan

• Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan