PPKn kelas VII BAB 3

Hukum dasar yang menjadi pegangan negara Indonesia adalah . . . .

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• Undang-Undang

• Peraturan Presiden

Nama ketua Panitia Perancang Undang-Undang merupakan . . . .

• Ir. Soekarno

• Soepomo

• K. R.T. Radjiman Wedyodiningrat

• Drs. Moh. Hatta

Badan kemerdekaan yang melanjutkan hasil kerja BPUPKI disebut . . . .

• Dokuritsu Junbi Chosakai

• Panitia Sembilan

• PPKI

• Panitia Hukum Dasar

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan salah satu hasil sidang PPKI yang disepakati pada tanggal . . . .

• 15 Agustus 1945

• 16 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

Perhatikan nama tokoh anggota PPKI dibawah ini :

(1) K. H. Wachid Hasyim

(2) A. A. Maramis

(3) Ki Bagus Hadikusumo

(4) Mohammad Amir

(5) Muhammad Yamin

Berdasarkan pilihan nama tokoh diatas yang termasuk anggota PPKI ditunjukkan oleh nomor . . . .

• (1), (2), dan (3)

• (1), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (5)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari . . . . alinea

• Empat

• Lima

• Enam

• Tiga

Salah satu perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang berbeda dengan rancangan awal adalah mengubah kalimat "dalam suatu hukum dasar" menjadi . . . .

• Undang-Undang Dasar

• Dalam Pembukaan

• Dalam suatu Undang-Undang Dasar

• Dengan suatu hukum dasar

Salah satu bunyi dari hasil keputusan sidang PPKI II adalah . . . .

• Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

• Menetapkan UUD NRI Tahun 1945

• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

• Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta gubernurnya

" . . . . ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan bunyi penggalan yang tertuang dalam alinea ke . . . . Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

• Pertama

• Tiga

• Dua

• Empat

Pokok pikiran yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah . . . .

• Atas asas persatuan

• Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

• Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan