UH Bab 3 Masa Demokrasi Terpimpin

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah ....

• membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

• membentuk Kabinet Gotong Royong

• meminta dukungan Angkatan Darat

• membubarkan dewan Konstituante

• Membentuk Dewan Nasional

Pada masa Demokrasi terpimpin PKI berusaha meyakinkan Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung kebijakan pemerintah. PKI mencapai tujuan tersebut dengan cara ....

• mengkritik kebijakan Presiden Soekarno melalui surat kabar Harian Rakyat

• mendukung pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

• menyusupkan kader PKI ke dalam MPRS dan Angkatan Darat

• mengutip slogan-slogan nasakom dan pidato Soekarno

• mengangkat D.N Aidit sebagai penasihat Presiden Soekarno

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

1) Bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno

2) Kedudukan seluruh lembaga negara ditetapkan di bawah Presiden

3) seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh nasionalisme, dan dikendalikan oleh satu pemimpin nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi.

Pernyataan-pernyataan di atas berkaitan dengan ....

• Dekrit Presiden 1959

• Politik Mercusuar

• Manipol USDEK

• Nasakom

• Resopim

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpanga tersebut adalah ....

• pembredelan surat kabar yang menolak ideologi Manipol -USDEK

• penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara

• pembubaran DPR hasil pemilu 1955

• pembatasan kegiata partai politik

• pembentukan fron nasional

Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian Barat melalui sidang umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, uoaya tersebut mengalami kegagalan karena ....

• pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda

• dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat

• masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika

• Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Iran Barat

• Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda

Pada 17 Agustus 1956 Kabinet ALi Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu, Tidore. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan ....

• mendesak pemerintah Belanda menaati persetujuan KMB

• mendeklarasikan Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia

• meminta dukungan negara-negara Asia dan Afrika mengenai masalah Irian Barat

• meminta dukungan Uni Soviet dalam konfrontasi militer dengan Belanda

• memengaruhi rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia

Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan ....

• mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia

• menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat

• mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat

• mengusahakan persenjataan ke negara-negaa blok komunis

• membentuk pemeirntahan sementara di irian Barat

Amerika Serikat menekan Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia mengenai masalah Irian Barat. Tekanan tersebut diberikan karena ....

• Belanda kalah dari Indonesia dalam konfrontasi militer

• Indonesia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Irian Barat

• Amerika Serikat telah mengirim Ellisworth Bunker sebagai mediator

• Amerika Serikat mencegah keterlibatan Uni Soviet dalam konfrontasi

• kedudukan Belanda tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat Irian Barat

Perhatikan ciri-ciri berikut!

1) Kebebasan partai politik dibatasi

2) Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan

3) Anggota DPR dipilih melalui pemilu

4) Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri

Ciri-ciri kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukkan oleh angka ....

• 1) dan 2)

• 1) dan 3)

• 2) dan 3)

• 2) dan 4)

• 3) dan 4)

PEPERPU/040/1959 merupakan peraturan yang berisi larangan aktivitas politik, termasuk aktivitas anggota Konstitusi. Latar belakang keluarnya peraturan tersebut adalah ....

• munculnya ideologi Nasakom

• bubarnya DPR hasil pemilu 1955

• keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

• konflik antarpartai yang semakin memanas

• tampilnya PKI sebagai partai pendukung pemerintah