SOAL PPKn Kls XI KD 2

Dengan diangkatnya ketua DPR – GR sebagai mentri secara terang – terangan telah merendahkan martabat lembaga Legislatifdan secara tidak langsung menghancurkan pilar “ Trias Politica “ yang secara implisit sistem ini ditemukan dalam UUD 1945 . Pernyataan diatas merupakan pelaksanaan demokrasi periode ...

• 1945 – 1949

• 1949 – 1950

• 1950 – 1959

• 1959 – 1965

• 1965 – 1998

Landasan Konstitusional yang di gunakan di Indonesia periode 1959 – 1965 adalah ...

• UUD 1945

• Demokrasi Liberal

• Konstitusi RIS

• Pancasila

• UUD 1950

Perhatikan pernyataan berikut !

1). Pemberian hak politik menyeluruh

2). Presiden secara Konstitusional memungkinkan untuk menjadi diktator

3). Indonesia menjadi Multi partai

Pernyataan diatas merupakan pelaksanaan demokrasi periode ...

• 1950 – 1959

• 1949 – 1950

• 1965 – 1998

• 1959 – 1965

• 1945 – 1949

Pada periode 1949 – 1959 demokrasi yang dianut Indonesia adalah ...

• Pancasila

• Terpimpin

• Timur

• Parlementer

• Konstitusional

Pada rentang waktu 27 desember 1949 – 17 Agustus 1950 bentuk negara Indonesia adalah ...

• Kesatuan

• Serikat

• Republik

• Parlementer

• Presidensial

Perhatikan pernyataan berikut !

1). Mengaburnya sistem kepartaian

2). Parlemen mamainkan peran yang penting

3). Pembentukan DPR - GR

4). Hak dasar masyarakat terpenuhi

Pernyataan diatas dapat kita temukan dalam kehidupan politik di Indonesia periode 1949 – 1959 adalah ...

• 1 dan 2

• 2 dan 3

• 1 dan 3

• 2 dan 4

• 3 dan 4

Landasan Konstitusional yang di gunakan di Indonesia periode 1950 – 1959 adalah ...

• UUD 1945

• Konstitusi RIS

• UUDS 1950

• Pancasila

• Parlementer

Pemilihan Umum untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun ...

• 1955

• 1950

• 1977

• 1959

• 1965

Perhatikan pernyataan berikut !

1). Pemerintah didominasi oleh Presiden

2). Mengaburnya sistem kepartaian

3). Terbentuknya DPR - GR

4). Hak dasar manusia menjadi sangat lemah

Pernyataan diatas merupakan pelaksanaan demokrasi periode ...

• 1945 – 1949

• 1949 – 1950

• 1950 – 1959

• 1959 – 1965

• 1965 – 1998

Dalam masa pemerintahan Parlementer, daerah –daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas – luasnya dengan asas ...

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Demokratisasi

• Derotarisasi