REMIDIAL PAS PPKN 8

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi kedudukannya, yang didalamnya terdapat pasal-pasal dan pembukaan adalah ….

• GBHN

• Keputusan Presiden

• UUD NRI 1945

• Pembukaan UUD NRI 1945

Motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah ….

• Adanya kehendak para warga

• Adanya kehendak dari beberapa negara tetangga

• Adanya kehendak dari penguasa negara

• Adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di samping hukum dasar tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu ….

• Konvensi

• Konfrensi

• Kontruksi

• Komitmen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas ….

• Pembukaan

• Pembukaan dan Pasal-Pasal

• Batang tubuh dan penjelasan

• Pasal-pasal dan ayat-ayat

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) adalah ….

• Cara mengubah UUD biasa-biasa saja

• Cara mengubah UUD memerlukan cara yang tidak mudah

• Cara mengubah UUD sulit dan memerlukan hal-hal yang istimewa

• Cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa

Cara mengubah UUD NRI memerlukan cara yang tidak mudah, dikenal dengan istilah ….

• Fleksibel

• Rigid

• Posible

• Imposible

Diantara Sifat dari UUD NRI Tahun 1945 adalah …

• Tertulis, singkat dan memuat norma

• Singkat, supel, dan tidak tertulis

• Memuat norma, rigid, dan luwes

• Fleksibel dan rigid

Yang dimaksud sifat UUD NRI Tahun 1945 tertulis adalah ….

• Memuat aturan-aturan dan ketentuan

• Memuat aturan-aturan pokok

• Rumusannya jelas, dan merupakan hukum yang mengikat

• Rumusannya tidak jelas, dan tidak mengikat

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai ….

• Alat penguasa, pengatur, pengikat

• Alat evaluasi, penilai, pengatur

• Alat kontrol, pengatur, penekan

• Alat kontrol, pengatur, penentu

Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat control adalah ….

• Mengawasi apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi (UUD)

• Mengawasi apakah aturan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan norma hukum yang lebih rendah

• Mengawasi bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan

• Mengawasi penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan warga negara