PAS PKN KELAS XII

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan Negara meliputi beberapa hal antara lain . . . .

• Penerimaan daerah dan kekayaan swasta

• Kas daerah dan laba perusahaan milik perorangan

• Hak Negara untuk memungut pajak dan pengiriman Negara

• Kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas Negara dan piutang badan milik swasta

• Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum dan pengeluaran serta Penerimaan badan usaha milik swasta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-udang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .

• Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

• Bang Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung

• Bang Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang di tujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .

• Presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional

• Negara menyalurkan dan pajak untuk pembuatan puskesmas

• Menter keuangan memberikan dana kepada keluarga miskin

• Pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik

• Pemerintah membangun jembatan

Landasan hukum keungan Negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur . . . .

• Macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang

• Negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas Negara

• APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

• Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang

• Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga Negara pemeriksa kekayaan Negara

Sumber keuangan Negara yang diperoleh dari iuran yang berifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .

• Pajak

• Hibah

• Retribusi

• Pinjaman

• Pencetakan uang

Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan Negara yang ditujukan untuk . . . .

• Memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha

• Kesejahteraan masyarakat

• Pemenuhan hidup pegawai

• Pembiayaan badan usaha

• Kemakmuran pemerintah

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .

• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

• Membangun kerja sama dengan Bank Dunia

• Mengatur dan menjaga arus ekspor impor

• Meninngkatkan jumlah nasabah bank

• Mengendalikan fiscal nasional

Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . . selaku pengelola fiscal.

• Menteri keuangan

• Menteri perdagangan

• Menteri perekonomian

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan usaha milik Negara

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . .

• Memeriksa semua keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara

• Menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan di lembaga negara

• Mengaudit semua sistem keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia

• Menilai mekanisme pengelolaan keuangan

• Menjamin sistem pengelolaan keuangan

BPK berwenang dalam menentukan ojek pemeriksaan. Implementasi dari wewenang tersebut adalah . . . .

• Menerima limpahan dokumen hasil pemeriksaan audit internal setiap instansi atau orang, atau unit organisasi pemerintah yang mengelola keuangan Negara

• Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara

• Menerima dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan internal setiap instansi pemerintah yang menyalurkan keuangan Negara

• Meminta keterangan dan dokumen setiap isntansi pemerintah yang menerima atau tidak menerima dana dari APBN

• Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak swasta sebagai pengelola keuangan