REFORMASI

Berikut ini yang tidak termasuk agenda Reformasi 1998 adalah ....

• Bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya

• Laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

• Tegakkan supremasi hukum dan HAM

• Hapuskan Dwifungsi ABRI

• Hapuskan praktik KKN

Gerakan Reformasi akhirnya berhasil mendesak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengunduran dirinya dilakukan pada ....

• 20 Mei 1998

• 21 Mei 1998

• 22 Mei 1998

• 23 Mei 1998

• 24 Mei 1998

Dampak positif lahirnya reformasi di Indonesia adalah ....

• a. Lunasnya utang luar negeri Indonesia

• Kesempatan bagi siapapun untuk berpolitik terbuka lebar

• Terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem hukum Indonesia

• Munculnya golongan yang menginginkan hak-haknya dipenuhi oleh negara

• Terciptanya kesempatan bagi wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI

Pada masa reformasi, sistem pemerintahan yang berjalan berisi hal-hal penting, kecuali ...

• Kebijakan pemerintah memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran

• Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggungjawab dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• MPR berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan, dan pemisahan jabatan pimpinan MPR/DPR

• Amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden hanya dibatasi sebanyak dua kali masa jabatan

• Penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dihapuskan

Puncak demonstrasi dalam upaya gerakan reformasi 1998 adalah terjadinya tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta karena mendapat tembakan peluru dari aparat.berikut nama-nama korban tragedi Trisakti yang mendapat julukan “Pahlawan Reformasi”, kecuali ....

• Arief Rahman Hakim

• Elang Mulia Lesmana

• Heri Hartanto

• Hafidin Royan

• Hendriawan Sie

Setelah pengunduran diri presiden Soeharto, tampu jabatan digantikan oleh wakil presiden yaitu BJ. Habibie. Hal pertama yang dilakukan oleh BJ. Habibie diawal dirinya dilantik sebagai presiden yaitu ....

• Melakukan reformasi dibidang ekonomi

• Melakukan sidang istimewa MPR 1998

• Meninjau Undang-undang subversi

• Mengumumkan kabinet baru yakni Kabinet Reformasi Pembangunan

• Mencegah dan memberantas persaingan ekonomi yang tidak sehat

Perhatikan informasi berikut !

1) Persoalan-persoalan disintegrasi

2) Kerusuhan mahasiswa menuntut dirinya untuk mundur dari jabatan

3) Pemulihan ekonomi

4) Isu-isu kudeta terhadap pemerintahannya

Masalah-masalah krusial yang dihadapi BJ. Habibie pada awal kepemimpinannya ditunjukkan nomor ....

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 2 dan 4

• 3 dan 4

Dalam menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, langkah yang dilakukan BJ. Habibie, kecuali ....

• Mengesahkan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat

• Melikuidasi bank-bank yang bermasalah

• Menguatkan nilai tukar rupiah

• Melakukan referendum Timor-Timur

• Merestrukturisasi dan menguatkan bidang keuangan dan perbankan

Kebijakan BJ. Habibie yang kontroversial adalah referendum Timor-Timur. Hasil referendum tanggal 4 September 1999 oleh PBB memutuskan Timor Timur tidak lagi menjadi bagian NKRI. Salah satu alasan BJ. Habibie melepaskan Timor Timur yang akhirnya terungkap adalah ....

• Menjaga stabilitas negara dan mementingkan ratusan juta rakyat Indonesia

• Pemerintah sudah terlalu jenuh dengan masalah Timor-Timur

• Pengorbanan pihak pemerintah tidak seimbang dengan hasilnya

• Ingin menegakkan demokrasi yang sebenarnya

• Tidak sesuai dengan peta wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda

Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden BJ. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan Sidang Umum MPR, namun laporan tersebut ditolak. Hingga tanggal 20 Oktober 1999 BJ. Habibie menyatakan mengundurkan diri. Alasan yang melatarbelakangi penolakan laporan pertanggungjawaban dan lengsernya Habibie adalah ....

• Habibie dianggap sebagai bagian dari rezim orde baru

• Habibie telah membuat kebijakan pemisahan POLRI dan ABRI

• Habibie tidak dapat menyelenggarakan pemilu yang demokratis

• Habibie telah melakukan tindak korupsi

• Habibie melarang warga Tionghoa menjalankan keyakinan mereka