GCG Quiz

Berikut ini adalah praktik-praktik kecurangan dalam kegiatan pembayaran santunan berdasarkan Pedoman Pengendalian Kecurangan, yakni:

1. Membuat dan/atau ikut membantu dalam proses pengajuan klaim fiktif korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum

2. Melakukan perubahan tanggal terjadinya kecelakaan guna menghindari klaim kadaluarsa.

3. Membuat surat keterangan perubahan status kecelakaan dari kecelakaan dengan luka ringan/berat menjadi kecelakaan dengan meninggal dunia.

4. Melaksanakan pemalsuan cek dengan cara memalsukan tanda tangan otorisator .

5.Mengajukan klaim kecelakaan lalu lintas fiktif dengan memberikan dokumen palsu terkait identitas dan dokumen lainnya

Yang termasuk kecurangan yang dilakukan oleh eksternal Perusahaan adalah:

Pilih salah satu:

• 1, 3, 5

• 1, 2, 4

• 2, 3, 5

• 2, 3, 4

Berikut ini adalah yang BUKAN merupakan contoh gratifikasi yang terkait kedinasan adalah:

Pilih salah satu:

• Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan

• Discount atau fasilitas yang berlaku bagi insan Jasa Raharja yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati insan Jasa Raharja.

• Uang atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada insan Jasa Raharja dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

• Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh insan Jasa Raharja dari pihak ketiga penyedia jasa konsultan renovasi proyek gedung kantor

Berikut ini merupakan jenis-jenis kecurangan:

1. Penyimpangan aset Perusahaan

2. Kecurangan Laporan Keuangan

3.Penyimpangan waktu kerja

4. Korupsi

5. Kecurangan berbasis komputer atau jaringan Internet

Manakah jenis kecurangan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Kecurangan Jasa Raharja?

• 1, 2, 4, 5

• 1, 2, 3, 4

• 1, 2, 3, 5

• 1, 3, 4, 5

Dalam Pedoman Kebijakan Pengendalian Informasi, Direksi adalah pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi internal termasuk didalamnya pengendalian terhadap proses klasifikasi sistem informasi dan pengungkapan informasi kepada pihak lain, secara teknis dikelola oleh?

• Kepala Satuan Pengawasan Intern

• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

• Kepala Divisi Teknologi Informasi

• Sekretaris Perusahaan

Dalam Pedoman Kebijakan Pengendalian Informasi, yang termasuk informasi dengan kategori Rahasia di Perusahaan adalah:

Pilih salah satu:

• Anggaran Dasar

• SK Mutasi/Promosi Pegawai

• Akta Pendirian Perusahaan

• Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Pengawasan Intern

Dalam penetapan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Perusahaan membentuk Tim Evaluasi dengan tugas untuk melakukan penjaringan dan penilaian terhadap calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris. Tim Evaluasi tersebut diketuai oleh?

• Direktur Umum dan SDM

• Direktur Keuangan

• Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi

• Direktur Utama

Dalam setiap pengambilan keputusan, Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG dimaksud terdiri dari:

Pilih salah satu:

• Transparancy, Accountability, Relatively, Independency, Quick Response

• Transparancy, Accountability, Informatively, Responsibility, Fairness

• Independency, Responsibility, Transparancy, Fairness, Audibility

• Fairness, Transparancy, Independency, Accountability, Responsibility

Dalam struktur GCG, organ Perusahaan yang memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan GCG adalah:

Pilih salah satu:

• Konsultan Independen Penilai GCG Perusahaan

• Direksi

• Dewan Komisaris

• Rapat Umum Pemegang Saham

Definisi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) adalah?

• Harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN atau Pejabat Wajib Lapor selama memangku jabatannya.

• Harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN atau Pejabat Wajib Lapor sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

• Harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN atau Pejabat Wajib Lapor sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

• Harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN atau Pejabat Wajib Lapor selama dan setelah memangku jabatannya.

Di bawah ini merupakan fungsi Dewan Komisaris, KECUALI:

Pilih salah satu:

• Memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang menurut Anggaran Dasar harus melalui persetujuan Dewan Komisaris

• Melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi

• Memberikan tanggapan/rekomendasi atas tindakan Direksi yang menurut Anggaran Dasar harus ditetapkan melalaui Rapat Umum Pemegang Saham

• Bertanggungjawab dan berwenang melakukan kebijakan pengurusan Perusahaan dan usaha Perusahaan termasuk bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perusahaan.