KELAS X SMT 2 UH 1

Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang ada di daerah menurut kelompok Anglo Saxon disebut dengan....

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Devo;usi

• Kontinental

• Dekonsentrasi

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah....

• Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014

• Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014

• Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2015

• Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015

• Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2016

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi yang tingkatannya lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya yang tingkatannya lebih rendah. Yang termasuk aparat-aparat pemerintahan daerah adalah ….

• MA, MK dan KY

• Presiden, MPR, DPR

• Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD

• KPK, BPK,DPR

• Gubernur, MPR, DPR

Yang bukan merupakan latar belakang Kebijakan otonomi daerah adalah …

• Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

• Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya

• Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

• Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

• Pemerintah daerah tidak memerlukan lagi pemerintah pusat

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...

• desentralisasi

• dekonsentrasi

• tugas pembantuan

• otonomi daerah

• sentralisasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut...

• desentralisasi

• dekonsentrasi

• tugas pembantuan

• otonomi daerah

• sentralisasi

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan otonomi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai ….

• Unitaris

• Politik

• Dasar

• Esensial

• Administratif

Dalam menjalankan otonomi daerah tidak bisa lepas dengan landasan Idiil. Landasan idiil pelaksanaan otonomi daerah adalah....

• GBHN

• Tap MPR

• Pancasila

• UUD 1945

• UU No 2 tahun 2014

Perhatikan pernyataan berikut

1. Peningkatan efisiensi

2. Mendorong timbulnya paham kedaerahan

3. Memperingan manajemen pemerintah pusat

4. Lemahnya koordinasi

5. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat

dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk da;am kelebihan desentralisasi?

• 1, 2 dan 3

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5

• 1, 4 dan 5

• 2, 3 dan 4

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menitik beratkan pada kabupaten dan kota menggunakap dasar pertimbangan....

• Nyata

• bertanggung jawab

• dinamis

• dimensi politik

• teritorial