Search Header Logo

Sejarah wajib

Authored by Solida Manurung

History

University

Used 36+ times

Sejarah wajib
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Reformasi politik yang terpenting pada masa pemerintahan Presiden Megawati adalah . . .

Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistim perwakilan menjadi sistim pemilihan langsung

Mengurangi konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan sebelum Presiden Megawati berkuasa

Mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan untuk mengatasi krisis politik dan hukum

Kebebasan berpolitik ,mendirikan partai dan kebebasan untuk menggunakan paham komunis

Mengeluarkan Undang- Undang partai politik

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mengapa hanya pemerintah pusat yang berhak mengeluarkan peredaran mata uang?

Agar memudahkan rakyat Indonesia melakukan transaksi jual beli

Untuk menghindari tidak stabilnya harga sembako didalam negeri

Untuk menjaga keseimbangan nilai tukar dengan mata uang Negera lain

Untuk memudahkan proses ekspor produk dalam negeri

Agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diketahui

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

kabinet gotong royong mempertegas kembali pembagian antara pusat pembagian kewenangan antara pusat dan pemerintah daerah

Adanya kekhawatiran disintegrasi semakin kencang mengancam NKRI

Mencegah munculnya separatisme dan peimordialisme

Mengkhawatirkan keutuhan wilayah akibat disalah artikan pemberian otonomi daerah oleh para tokoh daerah

Khawatir pemerintah daerah tidak dapat mengelolah hasil pembangunan daerahnya dengan baik

Agar pemerintah pusat tidak kehilangan kekuasaan atas pemerintah daerah

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang dicetuskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono bersama kabinetnya menemui kegagalan disebabkan karena . . ..

Penerima BLT terlalu banyak sehingga anggaran belanja negara tidak mencukupi

BLT tidak seluruhnya sampai ke tangan yang berhak sehingga menimbulkan masalah sosial

Kebijakan BLT semakin menambah masyarakat miskin karena semakin malas bekerja

Kebijakan BLT mendorong munculnya kemiskinan yang terstrukturur

Pemberian BLT mengakibatkan pinjaman pemerintah kenegara kreditor membengkak.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kebijakan Presiden Abdurrahman yang paling ditentang para wakil rakyat adalah

Rencana mengeluarkan dekrit Presiden untuk membubarkan hasil pemilu 1999

Menjalin kerjasama dengan Israel

Menyusun kabinet persatuan Nasional yang berasal dari berbagai kelompok

Dukungan PKB dan LSM terhadap presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden

Masukkan harga bahan bakar minyak

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ,beberapa kebijakan dianggap kontroversial .berikut kebijakan pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid yang paling menggerakkan ,baik dalam negeri maupun dunia internasional adalah

Menghapus depertemen sosial

Membuka hubungan diplomatik dengan Israel

Penambahan libur lebaran untuk sekolah negeri

Memperbolehkan etnis Tionghoa merayakan Imlek

Memperbolehkan etnis Tionghoa menggunakan nama Tionghoa sebagai nama resmi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto muncul pimpinan baru ,yaitu B.J Habibie .Namun pengangkatan B.J .Habibie sebagai presiden tgl 21 Mei 1998 menggantikan presiden Soeharto menimbulkan pro dan kontra .Adapun pihak yang kontra beralasan bahwa . . .

B.J.Habibie menolak hasil pemilu 1999 sedangkan ia adalah produk dari pemilu 1999

B.J. Habibie merupakan bagian dari ORBA yang biasa melindungi dan menghalangi kejahatan yang dilakukan oleh ORBA

B.J.Habibie adalah hasil didikan luar negeri sehingga penunjukannya sebagai presiden tidak sejalan dengan semangat reformasi yang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi

Prosesi pelantikan ya dituding inkonstitusional karena pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai presiden oleh MA dilakukan di Istana merdeka bukan dilakukan di gedung MPR.

Telah sesuai dengan pasal 8 UUD1945 yang berbunyi jika presiden mangkat,berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ,ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?