UH Ekonomi XI Bab 6

APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah ...

• UU No.17 Tahun 2000

• UU No.17 Tahun 2003

• UU No.17 Tahun 2004

• UU No.17 Tahun 2005

• UU No,17 Tahun 2008

APBN adalah ...

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementerian dan lembaga selama periode tertentu

Tujuan dari penyusunan APBN adalah ...

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementerian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

Postur APBN terbagi atas Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan meliputi ...

• Penerimaan Pajak

• Penerimaan Pajak dan Penerimaan non Pajak

• Penerimaan dalam Negeri

• Penerimaan dalam Negeri dan Penerimaan Hibah

• Penerimaan Luar Negeri dan Hibah

Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah ...

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan

• APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

• APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan dibawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah ...

• Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN

• Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

• DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

• RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

Unsur-unsur dibawah termasuk unsur pengeluaran anggaran belanja rutin kecuali ...

• Belanja barang

• Cicilan utang

• Pembeli kendaraan dinas

• Bantuan Proyek

• Subsidi daerah otonomi

Bila pendapatan dalam APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran, maka fungsi APBN yang dimaksud adalah ...

• Fungsi perencanaan

• Fungsi distribusi

• Fungsi stabilitas

• Fungsli alokasi

• Fungsi Pengawarasan

Alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dana pemerintah daerah disebut ...

• Dana alokasi umum

• Dana subsidi daerah

• Dana alokasi khusus

• Dana penyeimbang

• Dana penanggulangan bencana

Penerimaan negara dalam APBN adalah sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan migas dan non migas

2. Pajak ekspor

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pajak Pertambahan nilai

5. Bea masuk

6. Hibah

Penerimaan pajak dalam negeri adalah ditunjukkan oleh nomor ...

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 2, 3 dan 5

• 4, 5 dan 6