USP PKn

Menurut UUD 1945, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh.…

• Presiden

• DPR

• MA

• MPR

• DPR dan MPR

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal.…

• 17

• 18

• 19

• 22 C

• 23

Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia.…

• Bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia

• Mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa

• Tidak perlu tahu ideologi lain

• Telah menunjukan kepada dunia akan keberhasilan dalam berjuang melawan penjajah

• Tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah indonesia

Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal.…

• 18 Ayat (1)

• 18 Ayat (2)

• 18 Ayat (3)

• 25 A

• 37

UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah.…

• UU No. 10 Tahun 2005

• UU No. 9 Tahun 2006

• UU No. 8 Tahun 2005

• UU No. 12 Tahun 2006

• UU No. 10 Tahun 2006

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Saling menghargai ketika pemeluk agama lain sedang beribadah.

2) Mengikuti cara beribadah agama lain untuk menunjukkan sikap toleransi.

3) Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain.

4) Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan.

Yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragam pada masyarakat yang beragam ditunjukan dengan nomor.....

• 1, 2 dan 4

• 2, 4 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 5

• 2, 3 dan 4

Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara adalah…

• pasal 30

• pasal 28 E

• pasal 26

• pasal 27

• pasal 25

Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui.…

• Pilkada

• Pemilu

• Voting

• Musyawarah

• Rapat

Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh.…

• Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

• Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya

• Terjadinya proses pemindahan kekuasaan daru pusat ke daerah

• Putera - putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembagunan di daerahnya

• Pemerintah pusat terlalu luas urusanya

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah.…

• Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004