
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Authored by Rizka Soraya
Moral Science, Other
8th Grade
Used 28+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan berada di bawah adalah…
untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam perundang-undangan di atasnya
untuk melaksanakan peraturan perundangan di atasnya
tidak ada kaitannya dengan peraturan perundangan di atasnya
sama dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
1. dibuat oleh lembaga Negara
2. proses perubahan paling rumit dari semua peraturan
3. salah satu muatan materinya berisi hak dan kewajiban warga Negara
4. sudah diamandemen beberapa kali
5. sebagai hukum dasar tertinggi Negara
Ciri-ciri tersebut mengarah terhadap peraturan…
Perppu
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sikap mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mutlak di perlukan karena…
demi tegaknya kebenaran dan keadilan di masyarakat
penyusunan suatu aturan hukum mahal harganya
aturan yang ada di susun secara musyawarah
adanya pelanggaran aturan karena dianggap tidak praktis
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, hal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas…
Kekeluargaan
Pengayoman
Keadilan
Kemanusiaan
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sepuluh asas, salah satunya adalah asas Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna...
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan peraturan perundangan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencserminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pada awal mula pergerakan kebangkitan nasional ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang dibentuk oleh...
para tokoh masyarakat di daerah yang menginginkan terbentuknya “dana pelajar” Indonesia
para pelajar STOVIA dan dr. Soetomo atas ide dr. Wahidin Soedirohusodo untuk memajukan pendidikan dan martabat bangsa Indonesia
ide dari dr. Soetomo dan teman-teman pelajarnya di STOVIA
usulan rakyat yang dikunjungi oleh dr. Wahidin Soedirohusodo
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berdirinya organisasi politik murni pertama yaitu Indische Partij didirikan oleh tiga serangkai. Berikut yang bukan anggota Tiga Serangkai adalah...
Ki Hajar Dewantara
H.O.S Tjokroaminoto
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo
E.F.E. Douwes Dekker
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?