Search Header Logo

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Authored by Rizka Soraya

Moral Science, Other

8th Grade

Used 28+ times

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

15 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan berada di bawah adalah…

untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam perundang-undangan di atasnya

untuk melaksanakan peraturan perundangan di atasnya

tidak ada kaitannya dengan peraturan perundangan di atasnya

sama dengan peraturan perundang-undangan di atasnya

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

1. dibuat oleh lembaga Negara

2. proses perubahan paling rumit dari semua peraturan

3. salah satu muatan materinya berisi hak dan kewajiban warga Negara

4. sudah diamandemen beberapa kali

5. sebagai hukum dasar tertinggi Negara

Ciri-ciri tersebut mengarah terhadap peraturan…

Perppu

UUD 1945

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sikap mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mutlak di perlukan karena…

demi tegaknya kebenaran dan keadilan di masyarakat

penyusunan suatu aturan hukum mahal harganya

aturan yang ada di susun secara musyawarah

adanya pelanggaran aturan karena dianggap tidak praktis

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, hal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas…

Kekeluargaan

Pengayoman

Keadilan

Kemanusiaan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sepuluh asas, salah satunya adalah asas Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna...

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan peraturan perundangan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencserminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pada awal mula pergerakan kebangkitan nasional ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang dibentuk oleh...

para tokoh masyarakat di daerah yang menginginkan terbentuknya “dana pelajar” Indonesia

para pelajar STOVIA dan dr. Soetomo atas ide dr. Wahidin Soedirohusodo untuk memajukan pendidikan dan martabat bangsa Indonesia

ide dari dr. Soetomo dan teman-teman pelajarnya di STOVIA

usulan rakyat yang dikunjungi oleh dr. Wahidin Soedirohusodo

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdirinya organisasi politik murni pertama yaitu Indische Partij didirikan oleh tiga serangkai. Berikut yang bukan anggota Tiga Serangkai adalah...

Ki Hajar Dewantara

H.O.S Tjokroaminoto

dr. Tjipto Mangoenkoesoemo

E.F.E. Douwes Dekker

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Microsoft

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Facebook

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?