POSTEST KELAS PAJAK PMK-239

Pihak yang mendapatkan fasilitas PMK-239 di bawah ini, kecuali...

• Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang melakukan penanganan pandemi COVID-19

• Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19

• Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan pandemi COVID-19

• Pihak Lain selain Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19

Rumah sakit yang mendapatkan fasilitas PMK-239 adalah rumah sakit yang digunakan sebagai rujukan dalam penanganan pasien pandemi COVID-19 yang ditunjuk oleh, kecuali...

• Kementerian Kesehatan

• Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I

• Kementerian Keuangan

• Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat dengan syarat...

• insentif diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan

• insentif diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BPOM

• insentif diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB

• insentif diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Keuangan

Berikut merupakan Fasilitas PMK-239 yang PPN-nya ditanggung pemerintah, kecuali...

• Atas impor Barang Kena Pajak oleh Pihak Tertentu

• Atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu

• Atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu

• Atas penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, PPN ditanggung pemerintah

Berikut ini merupakan fasilitas Pajak Penghasilan yang ada di PMK-239 yang pembebasannya dilakukan tanpa menggunakan SKB adalah...

• Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) dan Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.

• Pihak Ketiga (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu dan Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah atau badan usaha tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.

• Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK) untuk penanganan COVID-19, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

• Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Laporan realisasi insentif disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat pada...

• tanggal 10 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak

• tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak

• tanggal 15 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak

• tanggal 25 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak

Perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 berlaku mulai ...

• 1 Januari 2021 s.d. 30 September 2021

• 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021

• 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

• 1 Januari 2021 s.d. 31 Oktober 2021

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa kecuali...

• tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

• sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto

• pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan

• pengenaan tarif PPh sebesar 0.5% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-239/PMK.03/2020 Merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

• PMK-141/PMK.03/2020

• PMK-142/PMK.03/2020

• PMK-143/PMK.03/2020

• PMK-144/PMK.03/2020

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-239/PMK.03/2020 berlaku untuk masa pajak...

• Januari s.d. Desember 2021

• Januari s.d. Juni 2021

• Januari s.d. September 2021

• Januari s.d. Oktober 2021