2021 GENAP PTS PPKn KELAS X

2021 GENAP PTS PPKn KELAS X

10th Grade

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

INDONESIA DARI MASA KEMERDEKAAN HINGGA MASA REFORMASI

INDONESIA DARI MASA KEMERDEKAAN HINGGA MASA REFORMASI

1st Grade - University

20 Qs

PPKN BAB 6 KELAS XI (KESATUAN BANGSA DAN NEGARA)

PPKN BAB 6 KELAS XI (KESATUAN BANGSA DAN NEGARA)

10th - 12th Grade

23 Qs

Evaluasi Pembelajaran Pertemuan Ke 3

Evaluasi Pembelajaran Pertemuan Ke 3

10th Grade

20 Qs

Sistem Pembagian Kekuasaan

Sistem Pembagian Kekuasaan

10th Grade

20 Qs

Ulangan BAB 1 Nilai-nilai Pancasila

Ulangan BAB 1 Nilai-nilai Pancasila

10th Grade

20 Qs

SEJARAH INDONESIA ORDE LAMA, ORDE BARU & REFORMASI

SEJARAH INDONESIA ORDE LAMA, ORDE BARU & REFORMASI

9th - 12th Grade

15 Qs

Penilaian Harian PKn Bab 3 dan 4

Penilaian Harian PKn Bab 3 dan 4

10th Grade

20 Qs

Lembaga Negara Indonesia

Lembaga Negara Indonesia

10th Grade

20 Qs

2021 GENAP PTS PPKn KELAS X

2021 GENAP PTS PPKn KELAS X

Assessment

Quiz

Social Studies

10th Grade

Hard

Created by

SMK Official

Used 68+ times

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Perhatikan data berikut!


(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.


Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor...

Nomor 1, 2, dan 3

Nomor 3, 4, dan 5

Nomor 2, 4, dan 6

Nomor 3, 4, dan 6

Nomor 4, 5, dan 6

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Perhatikan data di bawah ini!


(1). Lembaga Swadaya Masyarakat

(2). Dewan Perwakilan Rakyat

(3). Dewan Perwakilan Daerah

(4). Komisi Pemberantasan Korupsi

(5). Presiden dan Wakil Presiden

(6). Mahkamah Konstitusi


Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah….

1, 2, 3 dan 4

1, 3, 4 dan 5

1, 3, 5 dan 6

2, 3, 5 dan 6

3, 4, 5 dan 6

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….

Pasal 1 ayat 6

Pasal 2 ayat 6

Pasal 5 ayat 1

Pasal 6 ayat 1

Pasal 6 ayat 2

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan adalah…

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis.

Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah…

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Pertimbangan Agung

Badan Pemeriksa Keuangan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat.

Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali….

Disiplin masyarakat rendah

Kurang tegasnya penegak hukum

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Banyak liputan media masa tentang kejahatan

Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 mins • 1 pt

Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan.

Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia dijamin dalam....

Pancasila

UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?