PTS 2021 GENAP-PPKN-XII

C.F. Strong mengidentifikasi adanya sebuah negara yang bersusun tunggal, dimana kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah memegang kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Di negara tersebut hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan mentri (kabinet), dan satu parlemen.

Negara seperti dalam uraian di atas adalah salah satu bentuk negara yaitu ....

Negara Serikat.

Negara Kesatuan. V

Negara Republik.

Negara Monarkhi

Negara Satu Kesatuan.1. C.F. Strong mengidentifikasi adanya sebuah negara yang bersusun tunggal, dimana kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah memegang kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Di negara tersebut hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan mentri (kabinet), dan satu parlemen.

Negara seperti dalam uraian di atas adalah salah satu bentuk negara yaitu ....

• Negara Serikat.

• Negara Kesatuan.

• Negara Republik.

• Negara Monarkhi

• Negara Satu Kesatuan.

Negara yang tersusun dari banyak negara bagian, dimana pemerintah pusat hanya mempunyai kedaulatan keluar saja sedang kedaulatan kedalam dimiliki oleh pemerintah negara bagian, dan di negara tersebut ada banyan konstitusi, banyak kepala negara, banyak kabinet dan banyak parlemen.

Bentuk negara seperti tersebut di atas adalah ....

• Negara Serikat.

• Negara Kesatuan.

• Negara Republik.

• Negara Monarkhi

• Negara Satu Kesatuan

Di negara yang semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedang daerah hanya menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka negara tersebut menggunakan sistem ....

• Pembagian kekuasaan

• Pemisahan kekuasaan

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

Di negara Indonesia, Daerah diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, di daerah juga ada parlemen daerah untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, namun demikian pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia menerapkan sistem ....

• Pembagian kekuasaan

• Pemisahan kekuasaan

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

Perhatikan macam-macam urusan pemerintahan di bawah ini:

1. Politik luar negri

2. Agama

3. Pendidikan

4. Yustisi

5. Pertahanan

6. Kesehatan

7. Moneter

Urusan pemerintahan di Indonesia yang tidak diserahkan kepada daerah (tidak diotonomikan) ditunjukkan pada nonor ....

• 1,2,3,4

• 1,3,5,7

• 2,3,4,5

• 2,4,6,7

• 1,2,4,5

Bentuk negara kesatuan telah dipilih oleh Bangsa Indonesia sebagai bentuk negara yang paling pas diterapkan di Indonesia. Bahkan ketika dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 disepakati bahwa tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia termuat dalam Alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu : untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang ....

• Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

• Memajukan kesejahteraan umum

• Mencerdaskan kehidupan bangsa

• Ikut melaksanakan ketertiban dunia

• Adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara di atas adalah untuk menggambarkan wilayah perairan dan gugusan kepualauan diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Benua Asia dan Benua ausrtalia yang menjadi satu kesatuan ....

• Wilayah

• Politik

• Ekonomi

• Pertahanan dan keamanan

• Bahasa

Pada awal Negara Indonesia berdiri, belum semua lembaga negara terbentuk, sehingga berlaku Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sebelum DPR, MPR dan DPA terbentuk menurut Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Pasal tersebut dijadikan sebagai alat propaganda oleh Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara diktator, dengan alasan ....

• Presiden memegang kekuasaan eksekutif

• Presiden memegang kekuasaan legislatif

• Presiden memegang kekuasaan legislatif

• Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif

• Presiden memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif

Untuk melawan propaganda Belanda tersebut, Pemerintah RI mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang isinya menyatakan bahwa para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden tetapi bertanggung jawab kepada KNIP, pada hal berdasarkan Maklumat Pemerintah Nomor X (Eks) tanggal 16 Oktober 1945 KNIP sudah menjadi lebaga legislatif karena KNIP memegang kekuasaan DPR dan MPR.

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tersebut menyimpang dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 karena ....

• Mengubah sistem pemerintahan dari Parlementer menjadi Presidensiil

• Mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer

• Mengubah bentuk negara Kesatuan menjadi Serikat

• Mengubah bentuk pemerintahan dari Republik menjadi Monarkhi

• Mengubah bentuk pemerintahan dari Monarkhi menjadi Republik

Pada periode awal kemerdekaan Indonesia ( 1945-1949) persatuan dan kesatuan Indonesia mendapat banyak tantangan, diantaranya pemerintahan yang tidak stabil, upaya Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi serta adanya pemberontakan-pemberontakan.

Pemberontakan yang terjadi pada periode ini adalah ....

• Pemberontakan PRRI Permesta

• Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan

• Pemberontakan PKI di Madiun

• Pemberontakan G 30.SPKI

• Pemberontakan Daud Beureuh di Aceh