KUIS TWK 3 UUD 1945-18 APRIL 2021-MAHAR TRI

KUIS TWK 3 UUD 1945-18 APRIL 2021-MAHAR TRI

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA

HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA

Professional Development

10 Qs

17 Days of SDGs Quiz - Day 11 (B.Melayu)

17 Days of SDGs Quiz - Day 11 (B.Melayu)

3rd Grade - Professional Development

15 Qs

Kuiz Hari Malaysia & Advokasi 2018

Kuiz Hari Malaysia & Advokasi 2018

5th Grade - Professional Development

15 Qs

How Well You Know Malaysia (MERDEKA Version)

How Well You Know Malaysia (MERDEKA Version)

Professional Development

15 Qs

Trắc nghiệm Lịch sử bài 20 lớp 12

Trắc nghiệm Lịch sử bài 20 lớp 12

Professional Development

10 Qs

12 - UH2 SEJARAH DUNIA

12 - UH2 SEJARAH DUNIA

KG - Professional Development

15 Qs

KUIZ KEMERDEKAAN TAHUN 2023

KUIZ KEMERDEKAAN TAHUN 2023

Professional Development

10 Qs

Pembekalan PPPK Sesi I

Pembekalan PPPK Sesi I

Professional Development

10 Qs

KUIS TWK 3 UUD 1945-18 APRIL 2021-MAHAR TRI

KUIS TWK 3 UUD 1945-18 APRIL 2021-MAHAR TRI

Assessment

Quiz

History

Professional Development

Hard

Created by

Akademik Akses

Used 16+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….

Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan

Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal…. Pasal 24B dan 24C Pasal 24C dan 24D Pasal 24D dan 24E Pasal 24E dan 24F Pasal 24F dan 24G

Pasal 24B dan 24C

Pasal 24C dan 24D

Pasal 24D dan 24E

Pasal 24E dan 24F

Pasal 24F dan 24G

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

I

II

III

IV

SEMUA SALAH

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-3 adalah….

Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya

Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat

Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia

Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

I

II

III

IV

SEMUA SALAH

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….

9 September 2001

9 Oktober 2001

9 November 2001

9 Desember 2001

10 Desember 2001

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ...

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Memutus pembubaran partai politik

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?