Kebijakan Publik

Berikut ini faktor-faktor yang termasuk dalam kerentanan kebijakan publik, kecuali ....

• Vested Actor

• Desentralisasi

• Dominasi Kelompok Tertentu

• Kondisi politik dan sosial ekonomi

Proses Kebijakan publik merupakan proses yang panjang dan kompleks. menurut William Dunn, proses kebijakan publik ada 5 tahap yaitu penyusunan agenda (1), Formulasi kebijakan (2), Adopsi kebijakan (3), Implementasi Kebijakan (4), dan Evaluasi Kebijakan (5) untuk dapat mengetahui apakah bisa diterapkan kebijakan tersebut maka tahapan yang harus dilalui ....

• Tahap 1, 2

• Tahap 1, 2, 3, 4, 5

• Tahap 1, 2, 3

• Tahap 1, 2, 3, 4

Dalam merumuskan (memformulasikan) sebuah kebijakan publik, berikut adalah tahapan yang harus dilalui ....

• Susun agenda kebijakan, rumusan masalah, tetapkan kebijakan dan pilih alternatif yang ada

• Rumuskan masalah, susun agenda kebijakan, pilih alternatif yang ada, dan tetapkan kebijakan

• Pilih alternatif yang ada, rumuskan masalah, susun agenda kebijakan, dan terapkan kebijakan

• Rumuskan masalah, susun agenda kebijakan, tetapkan kebijakan, dan pilih alternatif yang ada

Berikut ini ciri-ciri organisasi nonprofit, kecuali ....

• Organisasi lebih didominasi oleh kelompok profesional

• Akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat

• Cenderung mengejar keuntungan

• Ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategis yang mereka susun

Siapa yang dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi kecurangan, mismanagement/salah urus, dan korupsi ?

• Jaksa

• Kurator

• Whistleblower

• Polisi

Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik adalah ....

• Legitimasi kebijakan

• Agenda Setting (penyusunan agenda)

• Penilaian Kebijakan

• Adopsi kebijakan

Tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik adalah

• Legitimasi Kebijakan

• Perumusan Kebijakan

• Implementasi Kebijakan

• Adopsi Kebijakan

Bentuk perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat seperti perizinan dan non perizinan, layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan penerapan prinsip tata kelola sektor publik poin ....

• Profesionalisme dan kompetensi

• Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat

• Keterbukaan dan transparansi

• Komitmen dan pengurangan kesenjangan

Kebijakan publik di setiap negara ada berbagai jenis termasuk Indonesia kebijakan Publik tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum merupakan jenis kebijakan publik ....

• Subtantive Policy

• Distributive Policy

• Redistributive Policy

• Procedural Policy

Dari pengalaman maupun literatur hasil penelitian yang ada kebijakan publik memiliki kerentanan siapakah yang terlibat dalam penyususnan kebijakan publik, ini sangat menentukan isi kebijakan. Kerentanan ini sering disebut sebagai ....

• Dominasi kelompok tertentu

• Vested Actor

• Kondisi politik dan sosial

• Kondisi pemimpin sebuah negara