UU KEPOLISIAN I

Dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 diharapkan dapat :

• Menghilangkan watak militer yang masih terasa sangat dominan yang berpengaruh pada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan

• Terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing

• Memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya

• Jawaban A, B dan C benar

Guna menunjang pembinaan professi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dilakukan :

• Pengembangan ilmu pengetahuan kepolisian.

• Pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

• Penelitian ilmu pengetahuan kepolisian.

• Pengkajian ilmu dan teknologi kepolisian.

Dalam pasal 34 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dapat menjadi :

• Pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas.

• Pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

• Pedoman penyusunan kebijakan teknis kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

• Pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian.

Saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri oleh Komisi Kepolisian Nasional disampaikan kepada ...

• Kapolda Metro Jaya.

• DPR.

• MPR.

• Presiden.

Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara RI dengan Badan, Lembaga, serta Instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan pada ...

• Sendi-sendi hubungan internasional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, tanpa memperhatikan hierarki.

• Sendi-sendi hubungan internasional dan saling menghormati.

• Sendi-sendi hubungan internasional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta mempertahankan hierarki.

• Saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

System jaringan dokumentasi kriminal yang berisi data kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas adalah ...

• Pusat pengolahan data

• Pusat informasi kriminal nasional

• Pengolahan data terpadu

• Sarana identifikasi kejahatan

Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...

• Peraturan Kepolisian

• Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI

• Undang-undang

• Kebijaksanaan

Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah ...

• Hak untuk berserikat dan mengemukakan pendapat.

• Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

• Hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat tanpa harus memperhatikan hak masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana UUD 1945

• Hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat dengan memperhatikan hak masyarakat, bangsa dan negara secara utuh sebagaimana UUD 1945

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terdapat dalam pasal ...

• Pasal 4 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.

• Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

• Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

• Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

Berdasarkan apa Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk ...

• Keputusan Kapolri.

• Keputusan DPR.

• Keputusan Presiden.

• Undang-undang