TWK 10

Kebijakan dunia yang berisi untuk mengurangi emisi gas

rumah kaca tertuang dalam …

• Protocol Montreal

• The Global Warming Conferency

• Konferensi Greenpeace

• Protocol Tokyo

• Konferensi Lingkungan di Bali

Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya,

daerah diberi kewenangan mengatur urusan

pemerintahannya sendiri, kecuali di bidang …

• agama

• pendidikan

• wilayah

• sosial masyarakat

• sumber daya alam

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari

bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu, sesuai

dengan konstitusi UUD 1945 pasal 32, negara harus ...

• memberikan pelayanan terbaik

• memperhatikan kesempatan berusaha

• memajukan kesejahteraan umum

• mengutamakan pembangunan ekonomi

• melestarikan kehidupan setiap suku

Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong

keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada

burung Garuda melambangkan ...

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

  dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Di dalam ideologi terdapat tiga unsur esensial, salah

satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu memuat

adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini

kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi

tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini disebut

...

• keyakinan

• mitos

• loyalitas

• doktrin

• dogma

Salah satu unsur ketahanan nasional dalam pembentukan

identitas nasional Indonesia adalah adanya nasionalisme.

Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah …

• rasa cinta pada diri dan negeri

• perilaku yang menghargai sesama

• perasaan keberagaman yang sama

• perasaan kebangsaan yang sangat tinggi

• perilaku menjaga harga diri bangsa

Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang

melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan

keluarga atau kolega, mengutamakan sanak saudara

sendiri dapat digolongkan sebagai tindakan …

• korupsi

• kolusi

• nepotisme

• gratifikasi

• pidana

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bisa dikatakan

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti sila kedua. Di

sisi lain IPTEK juga selaras pada sila Persatuan Indonesia

seperti pernyataan berikut ini …

• menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK

  harus dengan cara-cara yang berperikemanusiaan

  dan tidak merugikan manusia individual maupun umat

  manusia yang sekarang maupun yang akan datang

  agar bisa mensejahterakan manusia.

• perkembangan IPTEK kita jadikan sebagai bentuk

  syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa.

  Sehingga IPTEK tidak dibuat untuk mencederai

  keyakinan umat beragama.

• perkembangan IPTEK kita jadikan sebagai bentuk

  syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa.

  Sehingga IPTEK tidak dibuat untuk mencederai

  keyakinan umat beragama.

• IPTEK didasarkan pada keseimbangan keadilan

  dalam kehidupan kemanusiaan.

• mengingatkan kita untuk mengembangkan IPTEK

  untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata.

  Selain itu memberikan kesadaran bahwa rasa

  nasionalisme bangsa Indonesia akibat adanya

  kemajuan IPTEK, dengan IPTEK persaudaraan dan

  persahabatan antar daerah dapat terjalin.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah …

• Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

• Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009

• Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011

• Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

• Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,

aparatur daerah diatur dalam asas asas seperti berikut ini,

kecuali ...

• asas sektoral

• asas kepastian hukum

• asas proporsionalitas

• asas akuntabilitas

• asas kepentingan umum