Objek PPh dan PTKP

Berikut ini adalah salah satu unsur pengertian penghasilan menurut Undang undang Pajak Penghasilan

• a. Setiap tambahan uang kas

• b. Yang diterima atau diperoleh oleh Warga Negara Indonesia

• c. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia

• d. Dari sumber yang halal

Penghasilan berikut yang berasal dari pekerjaan atau pekerjaan bebas adalah

• Royalti

• Honorarium

• Bunga

• Laba usaha

Tuan Juki menjual sebidang tanah seharga Rp 100 juta. Penghasilan dari penjualan tanah tersebut adalah ….

• Bukan objek pajak

• Objek pajak dengan tarif umum

• Objek pajak bersifat final

• Keuntungan atas penjualan merupakan objek pajak dengan tarif umum

Edi Sukotjo, seorang mahasiswa, menerima hibah sebuah mobil sedan Jaguar dari kakeknya. Bagi Edi, mobil tersebut ….

• Objek pajak dengan tarif umum

• Objek pajak bersifat final

• Bukan objek pajak

• Dikecualikan dari objek pajak

Erni Setyowati, seorang karyawan Ditjen Pajak, menerima bea siswa dari PT HM Sampoerna untuk melanjutkan kuliah program magister di sebuah perguruan tinggi luar negeri. Bea siswa tersebut bagi Erni merupakan ….

• Objek pajak dengan tarif umum

• Objek pajak bersifat final

• Bukan objek pajak

• Objek pemotongan PPh Pasal 21

Jumlah tanggungan maksimal dalam menghitung PTKP adalah ….

• 2

• 3

• 4

• 5

Keadaan yang menentukan dalam menghitung besarnya PTKP adalah pada saat ….

• Awal tahun pajak

• Pertengahan tahun pajak

• Akhir tahun pajak

• Penyampaian SPT Tahunan PPh

Mertua dapat menjadi tanggungan karena ….

• Hubungan sedarah kesamping

• Hubungan sedarah garis lurus

• Hubungan semenda kesamping

• Hubungan semenda garis lurus

Penghasilan anak yang belum dewasa adalah…

• Tidak terutang pajak

• Dihitung pajaknya tersendiri

• Digabung dengan penghasilan orang tuanya

• Dikenakan pajak bersifat final

Dibawah ini yang bukan termasuk objek pajak adalah...

• pembagian dividen

• pembagian laba

• setoran tunai yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal

• keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti penyertaan modal