Ulangan harian 1 KD.3.1 PPKN

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....

• dekonsentrasi

• sentralisasi

• desentralisasi

• daerah otonom

okoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah...

• Monstesquieu

• Afdi Afdian

• John Locke

• Jimly Asshiddiqie

Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....

• Presiden

• MPR

• DPR

• BPK

Tugas lembaga legislatif adalah.....

• melaksanakan undang-undang

• membuat undang-undang

• mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang

• melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah...

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Majelis Permusywaratan rakyat

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem..

• Parlementer

• Republik

• Presidensil

• Kesatuan

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....

• 18

• 17

• 19

• 20

Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif

• Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial

Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…

• Horizontal

• Positif

• Vertical

• Eksaminatif

Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu…

• BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.

• Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah

• Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif

• Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi