
Quiz PPKN
Authored by Egadwi Sandrika
Social Studies
KG
Used 2+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
12 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Eksaminatif
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang. John Locke menyatakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan kekuasaan yudikatif
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945
adalah ….
Menetapkan dan mengesahkan APBN
Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?