Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara

kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

• konstitutif

• eksekutif

• legislatif

• yudikatif

• eksaminatif

Sifat hakikat suatu negara mencakup ....

• memaksa, mendukung, mencakup semua

• transparansi, memonopoli, mencakup semua

• memaksa, memonopoli, mencakup semua

• memaksa, memonopoli, akuntabilitas

• transparansi, memaksa, memonopoli

negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati. pernyataan tersebut merupakan sifat hakikat negara ...

• mencakup semua

• memaksa

• memonopoli

• transparansi

• kekuatan

Negara Indonesia, berdasarkan pada undang-undang dasar yang dimilikinya, menganut sistem pemerintahan ....

• Republik

• Kesatuan

• Parlementer

• Presidensial

• Monarki

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

• MPR, DPR, DPRD dan DPD

• Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

• Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal (berlaku di manapun), sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif maksudnya adalah ....

• Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai

• Nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan dan sebagainya

• Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

• Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia

• Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa-bangsa yang punya hubungan baik dengan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai cerminan adanya nilai-nilai tersebut

Perhatikan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia di bawah ini!

Presiden adalah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan menteri-menteri. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam sebuah kabinet. Pada awal masa jabatan, presiden wajib membentuk kabinet. Kekuasaan pemilihan menteri berada di tangan presiden. Jabatan menteri dalam kabinet umumnya sesuai dengan jabatan presiden selama lima tahun.

Berdasarkan wacana tersebut merupakan pelaksanaan pada kekuasaan ....

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Konstitutif

• Eksaminatif

Perhatikan data di bawah ini!

1) Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama dan lainnya.

2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan penerapan/ implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …

• 2 dan 4

• 1 dan 3

• 1 dan 4

• 1 dan 2

• 3 dan 4

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

• Menteri Keuangan RI

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan

Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

• Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

• Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

• Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

• Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

• Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen