OTK KEPEGAWAIAN BAB PERKAWINAN PEGAWAI

Sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan tujuan dari ...

• Surat edaran No. 48

• Surat edaran No. 08

• PP NO 45 tahun 1990

• Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

• PP No. 40 Tahun 1990

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang alam. Pengertian di atas dikemukakan oleh ...

• Prof. Mr. Pul. Schoiten

• Prof. Subekti, S.H

• Prof. Dr. R. Wirjono Prodijodikoro SH

• Soerjono Soekanto

• Nichollo Machiavelli

Dalam pasal 10 izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan untuk pejaba apabila memenuhi sekurang-kurangnya syrat kumulatif. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ...

• Istri tidak dapat melahirkan keturunan

• Ada kemungkianan menggangu pelaksanaan tugas kedinasan

• Bertetangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku

• Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

• Ada persetujuan tertulis dari istri

izin bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat sebagaimana diamksud dalam pasal 4 ayat 3, hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila ...

• alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

• ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami

• istri tidak dapat melahirkan keturunan

• berentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku

• istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

Tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadi perceraian akan dijatuhi hukuman ...

• displin ringan

• disiplin berat

• diberikan teguran lisan

• diberikan teguran tertulis

• diberhentikan tanpa memperoleh jaminan apapun

Setiap atasan yang menerima izin untuk melakukan

perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara ...

• Secara lisan

• Tidak tertulis

• Tertulis kepada pejabat

• Berdasarkan keputusan

• ketentuan

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena ...

• Istri selalu melayani suami

• Istri tidak pernah meninggalkan suami

• Istri berzina dan melakukan kekejaman

• Istri selalu meminta izin suami apabila keluar rumah

• Istri selalu mengajak dalam kebaikan

Pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS terdapat pasal 10 merupakan syarat alternetif yaitu ...

• Ada persetujuan tertulis dari istri

• Istri dapat melahirkan keturunan

• Ada jaminan tertulis dari PNS

• Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

• Istri mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD terdapat Pasal 20 ayat 1 merupakan gugatan perceian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya yaitu meliputi

• Tempat kediaman perceraian

• Tempat kediaman tergugat

• Tempat kediaman pengadilan

• Tempat kediaman bersama

• Tempat kediaman keluarga

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Pengertian tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor ...

• Surat Edaran No. 8

• PP No. 45 Tahun 1990

• PP No. 9 Tahun 1945

• PP No. 30 Tahun 1983

• Undang-Undang No. 1 Tahun 1974