Perubahan Konstitusi

UUD 1945 menjadi dasar negara selama empat tahun (1945-1949) menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh:

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

• MPR

Dalam UUD 1945, menteri-menteri kabinet bertanggungjawab kepada:

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

• MPR

UUD 1945 juga disebut perwujudan ‘negara hukum material’ (welfare state) yang artinya:

• Negara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya

• Negara aktif dalam mengawasi warganya

• Negara pasif dalam penyelenggaraan urusan warganya

• Negara pasif dalam mengatur kebebasan warganya

Yang bukan perwujudan dari ‘negara hukum material’ dalam UUD 1945 adalah:

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh perorangan

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh perorangan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran individu

Pada 1949, Undang-undang Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menggantikan UUD 1945 sebagai akibat dari:

• Keinginan pemerintah untuk memperbarui dasar negara

• Tuntutan perwakilan dari berbagai daerah

• Tuntutan dari pemerintah Belanda

• Tuntutan para pemuda yang tidak puas dengan UUD 1945

UUD RIS mengubah bentuk negara Indonesia menjadi:

• Negara Federal

• Negara Liberal

• Negara Kesatuan

• Negara Republik

UUD RIS hanya berumur pendek (kurang dari setahun) karena:

• Pemerintah Belanda tidak menyukainya

• Negara-negara bagian ingin kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

• PBB menghendaki pembaharuan konstitusi Indonesia

• Negara-negara lain yang baru merdeka juga mengubah konstitusi mereka

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) mengubah bentuk negara Indonesia menjadi:

• Negara Federal

• Negera Liberal

• Negara Kesatuan

• Negara Republik

Dalam UUDS 1950, menteri-menteri kabinet bertanggungjawab kepada:

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

• MPR

UUDS 1950 mengatur bahwa Kepala Pemerintahan Indonesia adalah:

• Presiden

• Perdana Menteri

• Ketua DPR

• Ketua MPR