PEMANASAN TO SKPP

Berikut ini merupakan tujuan partisipasi masyarakat dalam pemilu, kecuali ....

• mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik dan dihormati semua pihak

• menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik warga negara

• masyarakat turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara,

• menghindari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak;

• memberikan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan otoriter

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara ....

• langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

• langsung, umum, berpihak, jujur, dan sesuai amanah

• langsung, umum, bebas, berintegritas, jujur, dan adil

• langsung, umum, berintegritas, aman, dan demokratis

• langsung, berintegritas, damai, sejahtera, dan adil

Dibawah ini merupakan subjek yang memiliki hak pilih, kecuali...

• Disabilitas

• Perempuan

• Anggota Partai Politik

• Anggota TNI, POLRI

• PNS Kementerian Luar Negeri RI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas, kecuali.....

• Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

Untuk mendorong pemilu yang berintegritas, maka tata kelola pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip dibawah ini, kecuali .....

• independensi

• integritas

• ringkas

• imparsial

• orientasi pada kewajaran

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 1 Ayat (1) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih ....

• Anggota DPR, anggota DPD, Presiden

  dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD

• Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Perangkat Daerah

• Anggota DPD, DPR, dan DPRD

• Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota

• Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPRD

Masing-masing jenjang Bawaslu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda seperti dibawah ini, kecuali ...

• Bawaslu RI sebanyak 5 (lima) orang;

• Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;

• Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 3 (tiga) orang

• Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;

• Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang;

Pemilihan sesuai dengan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih .... secara langsung dan demokratis.

• Gubernur, Bupati, dan Walikota

• Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten

• DPRD Provinsi dan Kabupaten

• DPRD dan DPD

Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh, kecuali ....

• Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih

• Peserta Pemilu

• Warga Negera Indonesia berusia 16 tahun

• Pemantau Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pelanggaran ....

• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

• Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

• Pelanggaran Tata Usaha Negara

• Pelanggaran Administratif Pemilu

• Pelanggaran Hukum Lainnya