Pengetahuan Dasar Perpajakan II

Persyaratan subjektif sehingga disebut sebagai wajib pajak:

• Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

• Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh

  penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

• Persyaratan bagi mereka yang melaporkan dan membayar pajak

• Pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

  perundang-undangan perpajakan

Persyaratan objektif sehingga disebut sebagai wajib pajak:

• Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

• Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh

  penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

• Persyaratan bagi mereka yang melaporkan dan membayar pajak

• Pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pernyataan di bawah ini tentang NPWP yang tepat adalah:

• Setiap Wajib Pajak akan mendapatkan NPWP dari Direktorat Jenderal

  Pajak

• Setiap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tidak wajib membayar

  pajak

• Seorang wanita kawin tidak boleh memiliki NPWP sendiri

• Setiap Wajib Pajak harus mendafatarkan dirinya untuk mendapatkan

  NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak

Pernyataan berikut mengenai Pengusaha Kena Pajak yang tepat adalah:

• Seorang pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

• Seorang pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

• Seorang pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

• Seorang pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Berikut ini adalah syarat pencatatan di bidang perpajakan, kecuali::

• Diselenggarakan secara teratur dan beritikad baik sesuai keadaan

  sebenarnya

• Menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan

  disusun dalam bahasa Indonesia

• Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis

• Menggambarkan peredaran atau penerimaan neto atau jumlah

  penghasilan neto yang diterima

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan

pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah

• Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

• Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

  pekerjaan bebas.

• Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

  bebas.

• Penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaannya

  pajak bersifat final.

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu

saat atau Masa Pajak:

• Paling lama 15 (lima belas) hari sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak

• Paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak

• Paling lama 5 (lima) hari sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya

  Masa Pajak

• Paling lama 5 (lima) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

  Masa Pajak

Pembayaran dan penyetoraran pajak dilakukan dengan menggunakan:

• Surat tagihan pajak

• Surat setoran pajak

• Surat pembayaran pajak

• Surat pelunasan pajak

Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran pajak:

• Tidak dikenai sanksi

• Dikenai sanksi pidana

• Dikenai sanksi administrasi

• Dikenai sanksi administrasi dan pidana

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebagai berikut, kecuali:

• Sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan

• Tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

  Pajak Penghasilan

• Berdasarkan penghasilan yang diperoleh selama setahun masa pajak

• Dapat melampaui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

  Tahunan Pajak Penghasilan