PPKN BAB 3 SUBBAB 1 KELAS VIII

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal….

• 1 ayat (1)

• 1 ayat (3)

• 28 ayat (1)

• 29 ayat (2)

Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ...

• Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dan hukum nasional

• Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum

• Hukum sebagai dasar dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

• Semua jawaban benar

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki atau tingkatan sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah ...

• UU No. 17 Tahun 2011

• UU No.16 Tahun 2011

• UU No. 15 Tahun 2011

• UU No. 12 Tahun 2011

Salah satu ciri utama materi muatan peraturan pemerintah adalah ...

• Menekankan pada hal-hal yang bersifat perdana

• Bersifat teknis atau administratif dalam menjalankan pemerintahan

• Bersifat memberikan beban kepada masyarakat

• Adanya pencantuman aturan-aturan tertentu yang bersifat memaksa

Peraturan terendah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah ...

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia

• BENAR

• SALAH

Peraturan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi

• Benar

• Salah

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

• Benar

• Salah

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

• Benar

• Salah

Tata Urutan Peraturan perundang-undangan di Indonesia

1. UUD NRI Tahun 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/PERPU

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Benar

• Salah