Indonesia Masa Orde Baru

Salah satu kondisi yang menandai masa transisi 1966-1967 adalah dualisme kepemimpinan nasional. Bentuk dualisme kepemimpinan nasional tersebut adalah dilihat pada peristiwa . . . .

• Pembentukan Kabinet Ampera

• Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya

• Penetapan Soeharto sebagai pejabat presiden

• Pemberhentian Presiden Soekarno dari kursi presiden

• Penolakan pidato pertanggungjawaban Soekarno oleh MPRS

MPRS menolah pidato Nawaksara yang disampaikan Presiden Soekarno. Penolakan tersebut terjadi karena . . . .

• Presiden Soekarno menolak untuk merombak Kabinet Dwikora

• Presiden Soekarno enggan menyerahkan jabatannya kepada Soeharto

• MPRS telah mengeluarkan ketetapan terkait pembentukan Kabinet Ampera

• Kedudukan Soeharto semakin kuat sebagai pengemban mandat Supesemar

• Isi pidato Soekarno tidak banyak menyinggung peristiwa G 30 S/PKI

Perhatikan ketetapan berikut!

1) Keputusan Pimpinan MPRS Nomor 13/B/1967

2) Ketetapan MPRS Nomor V/MPRS/1966

3) Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966

4) Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966

5) Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966

Ketetapan MPRS yang menyebabkan dualisme kepemimpinan nasional pada 1966-1967 ditunjukkan oleh angka . . . .

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2, dan 4)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Titik tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah . . . .

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959

• Surat Perintah 11 Maret 1966

• Tap MPRS No. IX/MPRS/1966

• Tap MPRS No. XII/MPRS/1966

• Tap MPRS No. XXIX/MPRS/1966

• T

Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengutamakan . . . .

• Gotong royong

• Kerukunan bangsa

• Keadilan yang merata

• Kerjasama antar lembaga

• Musyawarah dan mufakat

Pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik pada 1971, yaitu . . . .

• Partai Sosialis Indonesia, Golongan Karya, dan Nahdlatul Ulama

• Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Golongan Karya

• Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Golongan Karya

• Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, dan Golongan Karya

• Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya

Perhatikan informasi berikut!

1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3) Politik luar negeri yang bebas dan aktif.

4) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

5) Pelaksanaan pembangunan lima tahun (repelita) di segala sektor,

Trilogi Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh nomor . . . .

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 1), 2), dan 5)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Program rencana pembangunan lima tahun (repelita) yang dicanangkan pemerintah Orde Baru berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun . . . .

• 1980

• 1981

• 1982

• 1983

• 1984

Melalui Supersemar, Letjen Soeharto berupaya memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Langkah pertama yang dilakukan Letjen Soeharto adalah . . . .

• Menurunkan harga

• Membubarkan PKI

• Membentuk kabinet

• Menegakkan hukum

• Memperbaiki ekonomi

Dekolonialisasi yang dilakukan pemerintahan Portugis merupakan awal dari gejolak politik di Timor Timur. Gejolak politik tersebut terjadi karena . . . .

• Rendahnya kesadaran politik rakyat Timor Timur

• Adanya perbedaan pandangan terkait dengan kemerdekaan

• Gerakan kemerdekaan kurang berakar kuat di Timor Timur

• Keberadaan partai Fretilin yang mengusung ideologi komunis

• Adanya kepentingan negara-negara blok Barat di Timor Timur