Soal SOP Satpol PP

Ruang Lingkup Penegakan Peraturan Daerah adalah?

• Preventif Non Yustisial

• Penindakan Yustisial

• Penertiban Terhadap Masyarakat dan Badan Hukum

• Pengarahan Kepada masyarakat dan badan hukum

• Pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja diatur dalam?

• Permendagri Nomor 26 tahun 2010

• Permendagri nomor 16 tahun 2018

• Permendagri nomor 84 tahun 2014

• Permendagri nomor 54 tahun 2011

• Permendagri nomor 17 tahun 2019

Peraturan Dalam Negeri Tentang Standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja diundangkan pada tanggal?

• 10 November 2011

• 11 November 2011

• 12 November 2011

• 13 November 2011

• 14 November 2011

Dalam Standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja harus memperhatikan ketentuan umum, Kecuali?

• Menggunakan Kekerasan Untuk menindak tegas

• Tidak melanggar HAM

• Dilaksanakan sesuai prosedur

• Mempunyai landasan Hukum

• Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun

Pengarahan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bertujuan?

• Supaya Masyarakat dan badan hukum membayar Upeti kepada pemerintah setempat

• Supaya masyarakat dan badan hukum aman dari Preman sekitar

• Supaya Masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah

• Supaya masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Undang-undang Hukum Pidana

• Supaya Masyarakat dan badan hukum Takut kepada pemerintah daerah

Pembinaan yang dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan pengertian dari?

• Pendekatan Perseorangan

• Pendekatan Kelompok

• Pembinaan perseorangan

• Pembinaan Kelompok

• Pembinaan Sosial

Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari sejak?

• Pemberitahuan Surat pernyataan

• Pembuatan Surat pernyataan

• Pelanggaran dilakukan

• Keputusan Kepala Satuan polisi pamong praja

• Penandatangan surat pernyataan

Apabila Pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan?

• Surat Teguran Pertama, dengan Tenggat waktu 7 hari

• Surat Teguran Pertama, dengan tenggat waktu 3 hari

• Surat Peringatan Pertama, dengan tenggat waktu 7 hari

• Surat Peringatan Pertama, dengan tenggat waktu 3 hari

• Surat peringatan Pertama, dengan tenggat waktu 1 hari

Apabila pelanggar Peraturan daerah tidak melaksanakan Surat Teguran Kedua sesuai tenggat waktu yang diberikan, maka akan dilakukan?

• Penindakan Penertiban Secara Paksa

• Pemberian Surat Teguran ketiga, dengan tenggat waktu 1 hari

• Pemberian surat peringatan Pertama, dengan tenggat waktu 3 hari

• Pemberian surat peringatan ketiga, dengan tenggat waktu 3 hari

• Pemberian Surat teguran ketiga, dengan tenggat waktu 3 hari

Apabila pelanggar peraturan Daerah tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran secara 3 kali berturut-turut maka akan dilakukan?

• Pelaporan Kepada Kepolisian

• Gugatan Kepada Pengadilan Negeri Setempat

• Penindakan Penertiban secara paksa

• Pelaporan Kepada Penyidik Pegawai negeri sipil

• Pelaporan Kepada Penuntut Umum