Search Header Logo

Kuis PPKn Kelas 8 BAB 3

Authored by Daffa Ali Fauzan

Social Studies

8th Grade

Used 23+ times

Kuis PPKn Kelas 8 BAB 3
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

30 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....

A. 1 ayat (1)

B. 2 ayat (1)

C. 1 ayat (3)

D. 2 ayat (2)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pernyataan yang benar bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum adalah ....

A. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dan hukum nasional

B. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum

C. Hukum sebagai dasar dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. semua jawaban benar

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ketentuan tentang cara pembentukan Undang- undang diatur dengan undang- undang ditegaskan dalam pasal ....

A. 21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

B. 22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

C. 22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

D. 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Di bawah ini yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang- undang nomor 12 tahun 2011 adalah ....

A. produk hukum harus bersifat tertulis

B. produk hukum harus dapat mengayomi keseluruh kepentingan masyarakat secara luas

C. produk hukum harus mengikat secara umum

D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peraturan perundang- undangan memiliki hierarki atau tingkatan sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah ....

A. UU No. 17 tahun 2011

B. UU No. 16 tahun 2011

C. UU No. 15 tahun 2011

D. UU No. 12 tahun 2011

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....

A. dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan

B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis

C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi

D. semua jawaban benar

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,


(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(4) Peraturan Presiden (Perpres)

(5) Peraturan Pemerintah (PP)

(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)


Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah...

A. 1-3-2-5-4-6-7

B. 1-2-3-5-4-6-7

C. 1-3-2-4-5-6-7

D. 1-3-2-5-4-7-6

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?