Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

SOP Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal diatur dalam

• Permen KP No. 37 Th. 2017

• Permen KP No. 1 Th. 2017

• Permen KP No. 12 Th. 2013

• Permen KP No. 18 Th. 2011

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal adalah dengan membentuk … yang diatur dalam …

• Satgas 117; Peraturan Presiden No. 117 Th. 2017

• Satgas 116; Peraturan Presiden No. 116 Th. 2016

• Satgas 115; Peraturan Presiden No. 115 Th. 2015

• Satgas 114; Peraturan Presiden No. 114 Th. 2014

Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari beberapa instansi dibawah ini, kecuali..

• KKP, TNI-AL, POLRI

• KKP, TNI-AL, BaKamLa

• KKP, POLRI, Kemenkeu

• KKP, TNI-AL, KejaRI

Konsep lintas instansi dan kewenangan koordinasi yang luas dengan tujuan untuk mengoptimalkan segala instrument hukum dan koordinasi baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga penegakan hukum terhadap Illegal Fishing menjadi efektif dan efisien yang digunakan oleh Satgas 115 dikenal dengan istilah?

• Multiframe

• Multidoor

• Multiconnection

• Multidimension

Kegiatan perikanan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan disebut dengan…

• Irregular Fishing

• Illegal Fishing

• Unreported Fishing

• Cat Fishing

Kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan disebut…

• Irregular Fishing

• Unreported Fishing

• Cat Fishing

• Illegal Fishing

Pusat Pengendalian (Pusdal) merupakan unit khusus di bawah Direktur Operasi yang bertugas untuk mengumpulkan informasi melalui teknologi informasi antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini, kecuali

• Data VMS KKP, Citra Satelit INDESO KKP, Citra LAPAN, dan Data AIS instansi Unsur Satgas 115

• Citra Satelit INDESO KKP, Citra LAPAN, Data AIS instansi Unsur Satgas 115, dan Data pemantauan dari kapal patroli milik instansi unsur-unsur Satgas 115

• Citra LAPAN, Data AIS instansi Unsur Satgas 115, Data pemantauan dari kapal patroli Unsur Satgas 115, dan Data Angket Satgas 115

• Data pertukaran informasi dengan pihak luar negeri, Data pengaduan masyarakat, Data pertukaran informasi dengan pihak dalam negeri, dan Data Citra LAPAN.

Untuk menerapkan konsep multi rezim hukum dalam penegakan hukum (multidoor approach), maka jumlah Undang-Undang yang digunakan adalah sebanyak…

• 10

• 11

• 12

• 13

Undang-undang dibawah ini yang tidak masuk kedalam UU rujukan yang tidak mengandung ketentuan pidana adalah…

• Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengajuan rekomendasi untuk mengubah, menetapkan, mengganti, dan menutup daerah operasi diajukan kepada Pimpinan Satgas 115, kecuali...

• Komandan

• KaLakHar

• Koordinator Tim Ahli

• Koordinator Staff Khusus