Kekuasaan Kehakiman

Asas dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 2 UU No 48 Tahun 2009 adalah

• Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

• Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

• Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

• Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

• Semua benar

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam

• UU No. 4 Tahun 2004

• UU No. 48 Tahun 2009

• UU No. 5 Tahun 1986

• UU No. 8 Tahun 1981

Hakim ad hoc adalah

• hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang- undang.

• hakim yang memiliki pengathuan luas di bidang hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang- undang.

• Hakim yang tampan dan belum menikah

• Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu

Berdasarkan Pasal 16 UU no 48 Tahun 2009, Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan ....

• Peradilan umum

• Peradilan Militer

• Peradilan Militer Khusus

• Peradilan Gabungan

Menurut Pasal 19 UU no 48 Tahun 2009, Hakim dan hakim konstitusi adalah

• pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang- undang.

• Pembawa keadilan Bagi Masyarakat

• Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalan UU jabatan Hakim

• Semua Benar

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

• Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya & Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Badan Peradilan, Kejaksaan dan Kepolisian

• Badan Independen yang ditunjuk pemerintah

Berdasarkan Pasal 20 UU No 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang untuk

• mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

• menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

• memberikan Pertimbangan hukum kepada Negara dalam hal terjadi sengketa

• menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Dasar;

Berdasarkan Pasal 24, Terhadap putusan Peninjauan Kembali ....

• tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

• Dapat diajukan kembali 1 kali

• Dapat diajukan kembali dalam hal terdapat Novum

• Dapat diajukan perlawanan

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi , kecuali

• Peradilan umum

• Peradilan agama,

• Peradilan militer,

• Peradilan tata usaha negara.

• Peradilan Konstitusi

yang tidak termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi adalah

• menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• Memutus pembubaran partai politik;

• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala Daerah