Search Header Logo

UH PPKn 3

Authored by cantika prili

Moral Science

10th Grade

Used 14+ times

UH PPKn 3
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga - lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lainnya merupakan definisi....

Infrastruktur politik

Partai Politik

Suprastruktur Politik

Media Komunikasi Poitik

Tata Kelola Pemerintahan Politik

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Lembaga - lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....

MPR, DPR, LSM, Partai Politik

Kelompok penekan, Partai Politik, DPD, Presiden

BPK, MA, MK, Media Komunkasi Politik

Presiden, Komisi Yudisial, DPD, BPK

Partai Politik, Kelompok penekan, LSM, Ormas

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah atau mesin poitik. di bawah ini adalah fungsi bangunan politik bawah,,,, kecuali

Mengadili pelaksanaan keputusan

Pendidikan Politik

Mempertemukan kepentingan

Agresi Kepentingan

Seleksi Kepentingan

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik disebut.......

keterbukaan

efisiensi

efektif

proporsional

akuntabilitas

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kekuasaan yudikatif dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dipegang oleh....

Presiden dan DPR

MA, MK, dan DPR

Presiden dan menteri

DPR dan MPR

MA, MK dan KY

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut yang bukan tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara adalah....

Menerima penempatan duta negara lain

Mengajukan RUU kepada DPR

Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Memberi grasi dan rehabilitasi

Memberi amnesti dan abolisi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden dapat diberhentikan dengan ketentuan....

Diberhentikan asal usul DPR

Presiden tidak melaksanakan tugasnya

Tidak mendapat kepercayaan dari negara lain

Atas usul DPR kepada MPR dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi

Setelah memorandum kepada presiden

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?