Hari Anti Korupsi

Suatu perusahaan rekanan instansi memberikan tiket perjalanan wisata secara cuma-cuma kepada sebuah tim instansi. Hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi

• Gratifikasi

• Suap menyuap

• Penyalahgunaan wewenang

• Pemerasan

Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

• UU No. 5 Tahun 2014

• UU No. 31 Tahun 1999 sttd UU No. 20 Tahun 2001

• UU No. 30 Tahun 2002

• UU No. 1 Tahun 1974

Yang bukan termasuk katagori tindak pidana korupsi menurut UU No.31 th 1999 jo UU No.20 th 2001

• Suap menyuap

• Penyalahgunaan Jabatan

• Gratifikasi

• Penggunaan napza

Mencegah konflik kepentingan dengan cara, kecuali

• Hindari rangkap jabatan

• Menolak dan mengindari gratifikasi terkait jabatan

• Menghindari berinteraksi langsung dengan pihak2 yang tidak melanggar kode etik

• Menghidari kepentingan pribadi yang dapat pengaruhi pelaksanaan tugas

Pemberian yang bertujuan agar penerima melakukan sesuatu dan penerima menyetujui disebut

• Gratifikasi

• Hadiah

• Suap

• Pemerasan

Langkah mitigasi konflik kepentingan, kecuali

• Menyembunyikan informasi agar tidak terjadi konflik kepentingan

• Diskusi dengan atasan jika ada risiko timbul konflik kepentingan

• Membatasi diri dengan hal/kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan

Indikator keberhasilan pemberatasan korupsi adalah

• Membaiknya indeks persepsi korupsi dan bertambahnya jumlah koruptor

• Menguatnya kepercayaan publik dan menurunnya indeks persepsi korupsi

• Meningkatnya gaya hidup

• Membaiknya indeks persepsi korupsi dan menguatnya kepercayaan publik

Yang termasuk tindak pidana korupsi

• Perampokan

• Investasi bodong

• Pencurian

• Pemerasan

Definisi korupsi dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999, kecuali

• Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

• Merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraq

• Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

• Penyalahgunaan jabatan atau kedudukan

• Menjunjung tinggi nilai nilai anti korupsi

Ada berapa katagori tindak pidana korupsi dalam UU No.31 th 1999 jo UU No.20 th 2001

• 30

• 7

• 23

• 37