UU Pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah, merupakan fungsi . . .

d. Fungsi melindungi dari UU Pidana

a. Fungsi instrumental dari UU Pidana

b. Fungsi retroaktif dari UU Pidana

c. Fungsi legalitas dari UU Pidana

Asas Retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi 4 syarat kumulatif, kecuali

a. Peradilannya bersifat permanen

b. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat

c. Peradilannya bersifat internasional

d. Peradilannya bersifat Ad Hoc

Ada lima tahap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia, meliputi :

a. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan

b. Perencanaan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan

c. Perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan

d. Perencanaan, penyusunan, uji coba, pengesahan, pengundangan

Tahap Penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia dimulai dari penyusunan :

c. Naskah akademik, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, substansi, penutup

a. Naskah akademik, landasan substantif, landasan yuridis, landasan sosiologis, penutup

b. Naskah akademik, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, penutup

d. Naskah akademik, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, substansi

Di Indonesia, makna atau nilai dari asas negara hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum :

b. antar masyarakat dan antara negara dan masyarakat

a. antara negara Indonesia dengan negara-negara lain

c. antara negara dan penegak hukum

d. antara masyarakat dan penegak hukum

Secara yuridis dan filosofis, hak dan kewajiban hakim untuk melakukan penafsiran / penemuan hukum mengandung maksud dan tujuan …

c. agar putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

a. sesuai prinsip dan asas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan

b. menerapkan kebebasan dalam menemukan dan menciptakan hukum

d. agar fungsi-fungsi negara dapat berjalan secara efektif

Guna sebagai dasar dan rambu bagi hakim dalam menemukan dan menciptakan hukum, penafsiran hukum oleh hakin dalam proses peradilan harus dilakukan berdasar ….

a. prinsip dan asas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan

b. kebebasan dalam menemukan dan menciptakan hukum

c. putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

sebagai faedah praktis, dalam susunan pernyataan Freud, penalaran yang berbentuk entimema digunakan untuk …

c. membuktikan kebenaran dan ketepatan susunan pernyataan

a. menentukan kebenaran dan kepastian kesimpulan

b. membuktikan rasionalitas dan ketepatan susunan pernyataan

d. menentukan ketepatan dan kepastian kesimpulan

Pada dasarnya pertimbangan hakim adalah dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Terdapat 2 hal yang menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu …

d. ratio decidendi dan obiter dicta

a. opinion teoritis dan empirisme

b. judicial interpretation dan obiter dictum

c. dissenting opinion dan legal reasoning

Keputusan hakim maupun opini hukum banyak menggunakan logika dalam melakukan pembuktian dan memverifikasi fakta hukum. Terdapat 2 bentuk logika yang sering digunakan, yaitu :

c. classical logic dan deontic logic

a. metode pragmatis dan dogmatis

d. relative absolute dan absolute possible

Aktifitas hermeneutika adalah menyajikan 2 pendekatan, yaitu apakah tafsir harus diarahkan kepada teks atau konteks, dan apakah tafsir sekedar reproduktif atau produktif. Fungsi utama hermeneutika adalah untuk ….

a. mendapatkan makna objektif dari norma hukum positif

b. mengatur hubungan superordinasi dan subordinasi pada tatanan hukum

c. mewujudkan penerapan hukum pada kasus tertentu

d. membantu hakim dalam menginterpretasikan aturan hukum

Interpretasi dan penalaran hukum

Authored by erning widya

Science

University

Used 9+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

36 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Ide dasar dari pembentukan Asas Legalitas dikemukakan oleh antara lain

a. Farancis Bacon, Montesquieu, JJ. Rosseau

b. Jean Callas te Toulouse, Francois Arouet

c. Michael Zender, Sir Rupert Cross

d. Farancis Bacon, Michael Zender

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Ketentuan asas legalitas di Indonesia diatur dalam

a. Pasal 4 Code Penal

b. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia

c. Pasal 7 ayat 1 KUHAP

d. Pasal 1 ayat 1 KUHP

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut

a. nullum crimen nulla poena sine lege stricta

b. nullum crimen nulla poena sine lege scripta

c. Nullum crimen nulla poena sine lege praviae

d. Nullum crimen nulla poena sine lege certa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan

a. Nullum crimen nulla poena sine lege stricta

b. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta

c. Nullum crimen nulla poena sine lege praviae

d. Nullum crimen nulla poena sine lege certa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Rumusan ketentuan pidana harus jelas

a. Nullum crimen nulla poena sine lege stricta

b. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta

c. Nullum crimen nulla poena sine lege praviae

d. Nullum crimen nulla poena sine lege certa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan

a. Nullum crimen nulla poena sine lege stricta

b. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta

c. Nullum crimen nulla poena sine lege praviae

d. Nullum crimen nulla poena sine lege certa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Tiada pidana tanpa pidana menurut ketentuan UU

a. Nulla poena sine lege

b. Nula poena sine crimine

c. Nulla poena sine certa

d. Nullum crimen sine poena legali

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

40 questions

ASAS IPA KELAS 7 TP. 2024/2025

Quiz

•

7th Grade - University

40 questions

Unsur

Quiz

•

8th Grade - University

31 questions

Pajak Pertambahan Nilai 13

Quiz

•

University

40 questions

SOAL SELEKSI OLIMPIADE IPA SD

Quiz

•

6th Grade - University

38 questions

PEPERIKSAAN AKHIR TEORI CU02 (THREE PHASE WIRING)

Quiz

•

University

40 questions

Soal Hots Gelang Warna Resistor

Quiz

•

1st Grade - University

34 questions

SIMULASI SAS IPA Semester 1

Quiz

•

7th Grade - University

35 questions

Topic 4 : Genetic Resources in Agriculture

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

13 questions

SMS Cafeteria Expectations Quiz

Quiz

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

SMS Restroom Expectations Quiz

Quiz

•

6th - 8th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Pi Day Trivia!

Quiz

•

6th - 9th Grade

Discover more resources for Science

27 questions

Circulatory System

Quiz

•

10th Grade - University

9 questions

Week 6 Recitation

Quiz

•

University

Interpretasi dan penalaran hukum

Ide dasar dari pembentukan Asas Legalitas dikemukakan oleh antara lain

Ketentuan asas legalitas di Indonesia diatur dalam

Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut

Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan

Rumusan ketentuan pidana harus jelas

Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan

Tiada pidana tanpa pidana menurut ketentuan UU

Tiada pidana tanpa perbuatan pidana

Tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut UU

UU Pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah, merupakan fungsi . . .

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Science