perda PKD BU

Peraturan yang dinyatakan dicabut dan tidak belaku lagi setelah diterbitkannya PP 12 tahun 2019 adalah :

• PP 71 tahun 2020

• PP 58 Tahun 2005

• PP 56 tahun 2005

• PP 23 Tahun 2005

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pejabat yang disebut sebagai koordinator pengelola keuangan daerah adalah

• Kepala SKPD

• Kepala SKPKD

• Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

Berikut ini merupakan Belanja operasi kecuali

• belanja subsidi

• belanja bagi hasil

• belanja bantuan sosial

• belanja hibah

Berikut adalah azas umum pengelolaan keuangan daerah, kecuali

• Transparan

• Efisien

• Kepatutan

• Jujur

Yang ditunjuk sebagai Pejabat perangkat daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut, kecuali....

• Sekretaris daerah selaku koordinator pengeloala keuangan daerah

• Kepala SKPKD selaku PPKD

• Kepala daerah selaku pemegang kekuasan pengelola keuangan daerah

• Kepala SKPD selaku pengguna anggaran

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD adalah

• Pelaksana teknis kegiatan

• Pejabat penatausahaan keuangan SKPD

• Bendahara pengeluaran

• Pengguna anggaran

Siapakah pejabat perangkat daerah yang bertugas memimpin TAPD

• Kepala SKPKD

• Kepala daerah

• Kepala SKPD

• Sekretaris Daerah

Berikut ini adalah tugas Pengguna Anggaran, kecuali

• melaksanakan pemungutan retribusi daerah

• mengelola Utang dan Piutang Daerah SKPD

• menyiapkan Anggaran Kas

• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD

Surat perintah pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga adalah...

• Surat perintah membayar uang persedian

• Surat perintah membayar ganti uang persedian

• Surat perintah membayar tambahan uang

• Surat perintah membayar Langsung

Pendapatan asli daerah dalam perda ini meliputi, kecuali..

• Pendapatan Bagi Hasil

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

• Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

• Pajak daerah