POSTTEST PPS

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) merupakan salah satu program yang diatur dalam UU HPS, berlaku kapan?

• 1 januari s.d. 31 Juli 2022

• 1 Januari s.d. 30 Juni 2022

• 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

• 1 Januari s.d. 31 September 2022

Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait dengan Kebijakan I PPS, kecuali:

• Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak

• Peserta WP OP dan Badan peserta TA

• Tarif 11% untuk Repatriasi harta LN

• Basis Pengungkapan Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait dengan Kebijakan II PPS, kecuali:

• Tarif 18% untuk Repartiasi harta LN

• Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020

• Peserta WP OP

• Basis Pengungkapan Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

Pernyataan Berikut ini merupakan Cara Pengungkapan PPS , kecuali

• Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) Bentuk e-form disampaikan secara elektronik melalui laman DJPonline

• Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya

• Peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0

• Peserta PPS yang mencabut SPPH masih dapat menyampaikan SPPH berikutnya

Berikut ini merupakan konsekuensi dari Pencabutan SPPH, kecuali:

• WP dapat menyampaikan kembali SPPH

• WP tidak menerima manfaat dari program PPS (kebijakan I dan II)

• SKET pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH

• SKET sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum

Berikut ini adalah Kelengkapan SPPH, kecuali:

• Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

• Daftar rincian harta bersih

• Surat Kuasa apabila dikuasakan

• Daftar utang

Berikut ini merupakan PEDOMAN NILAI HARTA KEBIJAKAN I, kecuali

• NJOP untuk tanah dan/atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan Bermotor

• nilai yang dipublikasikan oleh PT Inalum Tbk untuk emas dan perak

• nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI

• nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan

Berikut syarat dan ketentuan PPS Kebijakan II, kecuali:

• tidak sedang diperiksa atau dibukper untuk Tahun Pajak 2016 2017 2018 2019 2020

• tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan

• Mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum Tahun Pajak 2016 2020 ( PPh Pot/Put, PPN)

• Pembetulan SPT Peserta PPS setelah UU HPP diundangkan dianggap disampaikan

Berikut ini merupakan Cara Penghitungan dan Pembayaran PPS, kecuali:

• Pajak Penghasilan Final = TARIF X NILAI HARTA BERSIH

• Bila tidak diketahui Nilai nominal dan harga perolehan, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian jasa penilai publik

• Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan

• KODE AKUN PAJAK : PPh Final 411128

Peserta PPS dengan Komitmen Investasi Wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI INVESTASI melalui laman DJP dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali:

• yang dilaporkan adalah informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan

• Waktu Pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan

• Dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi

• Melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan