Search Header Logo

UAS PKN 1 HKI

Authored by fatni erlina

Social Studies

1st Grade

Used 6+ times

UAS PKN 1 HKI
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

30 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Suatu model pemerintahan atau system sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh, dan/atau untuk rakyat disebut

Nomokrasi

Teokrasi

Demokrasi

Otokrasi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Parameter demokrasi bisa diketahui melalui adanya unsur-unsur sebagai berikut, kecuali

Supremasi Hukum (supremasi of law)

Persamaan di muka hukum (equality before the law) dan jaminan HAM

Kebebasan Pers   

Kebebasan hukum

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Islam dalam system nilai membenarkan dan mendukung system politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Atas dasar apa saja tercermin makna demokratis di dalam Islam

Prinsip Syura (musyawarah)

Konsep Ijma (consensus)

Konsep Ijtihad

Semua benar

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Lembaga Administrasi Negara merumuskan 9 aspek fundamental (asas) dalam good governance, di bawah ini, kecuali

Partisipasi dan Penegakan hukum

Transparan, Responsif dan Kesetaraan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Efektivitas, Akuntabilitas dan Visi strategis

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Berdaya guna dan berhasil guna adalah salah satu makna asas pemerintahan yang baik dari

Responsif

Akuntabilitas

Efektif dan Efisien

Konsensus

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui Lembaga perwakilan yang sah mewakili, adalah pengertian dari

Responsif

Akuntabilitas

Partisipasi

Efektif dan Efisien

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang berlaku di Indonesia sampai dengan sekarang adalah

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?