Soal PKn

1.    Montesqiueu merupakan tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika terdiri dari . . .

• eksekutif, federatif, dan legislatif

• legislatif, yudikatif, dan federatif

• legislatif, eksekutif, dan yudikatif

• legislatif, eksekutif, dan federatif

• eksekutif, federatif, dan yudikatif

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para Menteri. Menteri-menteri negara ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keberadaan kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal . . .

• 28 UUD 1945

• 33 UUD1945

• 27 UUD 1945

• 32 UUD 1945

• 17 UUD 1945

DPR (legislatif) menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD. Dalam hal ini, DPR menjalankan fungsi ....

• operatif

• advisory

• legislasi

• anggaran

• Pengawasan

Pernyataan berikut yang bukan merupakan dampak positif dari adanya otonomi daerah adalah ....

• Pembangunan fasilitas umum semakin meningkat

• Kesejahteraan warga daerah dirasakan semakin meningkat

• Semua urusan administrasi pemerintahan pusat dapat dilaksanakan di daerah

• Pelayanan aparat pemerintah daerah menjadi lebih cepat dan mudah

• Masyarakat di daerah akan lebih mengembangkan potensinya karena ada semangat bersaing dengan masyarakat daerah lain

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ....

• desentralisasi, tugas pembantuan, dan otonomi

• desentralisasi, otonomi, dan dekonsentrasi

• dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan

• otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi

• tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan

Berikut yang bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat adalah ....

• politik luar negeri

• yustisi dan agama

• pertahanan dan keamanan

• mengelola kekayaan daerah

• moneter dan fiskal nasional

Berikut yang merupakan salah satu tugas dan wewenang MPR adalah ....

• mengubah dan menetapkan undang-undang dasar

• memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta

• memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan anggota DPD

• memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial

• membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama

Apabila terjadi perselisihan tentang hasil pemilu, lembaga yang berwenang untuk memutus perselisihan tersebut adalah ....

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• KPU

• KPK