Ulangan Blok Sejarah Indonesia Kelas XII - Politik Orde Baru

Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari ....

• Orde Lama

• Orde Baru

• Reformasi

• UUD 1945

• Pancasila

Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….

• mengirim pasukan ke Timor Timur

• ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia

• mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB

• membuka kedutaan besar di Amerika Serikat

• memimpin Organisasi Konferensi Islam

Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan sosial dengan duduk di MPR/DPR. Peran ini dikenal dengan ....

• Dwi Fungsi

• Sapta Marga

• Konsesus Nasional

• ABRI Masuk Desa

• Komando Daerah Militer

Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi konfromi. Salah satu langkahnya adalah ….

• memperbaiki hubungan dengan negara Cina

• memperbaiki hubungan bilateral dan kawasan

• memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI

• memprakarsai berdirinya ASEAN

• memprakarsai Konferensi Asia Afrika

Perhatikan pernyataan berikut ini.

(1) Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia; (2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB; (3) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN; (4) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara Blok Timur; (5) Menjalin kerjasama dengan Negara Tiongkok.

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor ....

• (1), (2), dan (3)

• (1), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (5)

• (1), (4), dan (5)

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ....

• pembentukan partai Golongan Karya

• masyarakat bebas membantuk parpol

• Pancasila sebagai azas tunggal parpol

• menyederhanakan partai-partai politik

• membubarkan semua partai politik

Selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Soeharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu ....

• adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan Golkar

• asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

• diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik

• memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden

• diselenggarakan dalam waktu singkat dan menyeluruh

Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah ….

• Bhinneka Tunggal Ika

• Eka Prasetya Pancakarsa

• Tut Wuri Handayani

• Ambeg Paramata

• Catur Dharma Eka Karya

Perhatikan pernyataan berikut ini.

(1) Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya Negara dalam masyarakat; (2) Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; (3) Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol; (4) Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis; (5) Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat; (6) Sistem perwakilan bersifat semu.

Berdasarkan pernyataan di atas, dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan Orde Baru ditunjukkan oleh nomor ....

• (1), (2), (3)

• (2), (3), (4)

• (1), (5), (6)

• (4), (5), (6)

• (3), (4), (5)

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru adalah ….

• terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

• daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

• pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

• rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam

• orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi