Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….

• 10 November 2001

• 10 Agustus 2002

• 18 Agustus 2000

• 19 Oktober 1999

• 10 November 2002

Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

• sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

• sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….

• kebebasannya

• kedaulatannya

• kemerdekaannya

• kebangsaannya

• kenegaraannya

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….

• Pasal 28A

• Pasal 28B

• Pasal 28C

• Pasal 28E ayat (1)

• Pasal 28E ayat (3)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….

• mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

• memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

• menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

• memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung (MA)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

• Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung (MA)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

• Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…

• keistimewaan daerah

• kepentingan daerah

• kepentingan nasional

• kekhususan dan keragaman daerah

• kepentingan daerah dan nasional

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

• Kehakiman

• Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…

• Presiden

• Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• Mahkamah Agung (MA)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)