Persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan salah satunya diwujudkan dalam aspek hukum, contohnya adalah

• memiliki hak untuk mendapatkan cuti

• kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

• memiliki hak untuk menggambarkan kebudayaan daerah

• memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan

• memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang, disebut dengan.....

• Kekuasaan eksekutif

• Kekuasaan federatif

• Kekuasaan legislatif

• Kekuasaan eksaminatif

• Kekuasaan Kepolisian

Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen, merupakan penjelasan darI...

• Sistem Pemerintahan Parlementer

• Sistem Pemerintahan Campuran

• Sistem Pemerintahan Inspektif

• Sistem Pemerintahan Presidensiil

• Sistem Pemerintahan Monarki

Dibawah ini yang merupakan contoh-contoh hak dan kewajiban warga Negara dalam aspek kehidupan beragama, kecuali...

• Kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

• Kebebasan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya

• Tetap mempertahankan keyakinan bahwa semua agama ajaranya sama

• Kewajiban untuk saling menghormati antar umat beragama dan berkepercayaan

• Kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dengan keyakinan orang lain

Dibawah ini merupakan pernyataan  yang benar

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan

• Kementerian  negara dibentuk bertujuan untuk membantu DPR dalam  melaksanakan berbagai urusan pemerintahan

• Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan 1 cara, yaitu secara horisontal saja

• Pemerintahan Pusat baik itu daerah  kabupaten/ kota merupakan  wujud dari pola pembagian kekuasaan secara berurutan

• Setiap kementerian dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, KECUALI....

• MPR dan DPR bekerja-sama dalam membuat Undang-Undang

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang

Dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah landas kontinen (benua), disebut…

• Zona laut  teritorial

• Zona laut kontinen Indonesia

• Zona Ekonomi Eksklusif

• Garis dasar wilayah Indonesia

• Wilayah perairan

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka

• garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut

• Laut yang terletak di sebelah luar garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara)

• garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terdalam

• wilayah Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut landas kontinen

• Jarak antara garis teritorial di tarik lebih jauh dari garis masing-masing negara yang ada perjanjiannya

Hubungan antara Menteri dengan Presiden dalam sistem pemerintahan menunjukan pengertian sbb

• Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, karena yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden

• Melalui persetujuan DPR menteri bertanggung jawab kepada Presiden

• Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR

• DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, karena kedudukannya sama

• Presiden tidak dapat membubarkan DPR, meski sebagai kepala Pemerintahan

Hubungan antara Menteri dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam sistem pemerintahan menunjukan pengertian sbb :

• Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, karena yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden

• Melalui persetujuan DPR menteri bertanggung jawab kepada Presiden

• Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR

• DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, karena kedudukannya sama

• Presiden tidak dapat membubarkan DPR, meski sebagai kepala Pemerintahan