UUD 1945 pasal 3 ayat 1 berbunyi ...

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

UUD 1945 pasal 3 ayat 2 berbunyi ...

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

UUD 1945 pasal 3 ayat 3 berbunyi ...

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

UUD 1945 pasal 4 ayat 1 berbunyi ...

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

UUD 1945 pasal 4 ayat 2 berbunyi ...

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

UUD 1945 pasal 5 ayat 1 berbunyi ...

Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

UUD 1945 pasal 5 ayat 2 berbunyi ...

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1945 pasal 6 ayat 1 berbunyi ...

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

UUD 1945 pasal 6 ayat 2 berbunyi ...

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

UUD 1945 pasal 6A ayat 1 berbunyi ...

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

UUD 1945 pasal 6A ayat 2 berbunyi ...

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

UUD 1945 pasal 6A ayat 3 berbunyi ...

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.