Legal Drafting UTS

1. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2004 sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas yang tepat dalam keberlakuan Undang-Undang ini adalah

• Lex Superior derogate legi inferiori

• Lex posterior derogate lex priori

• Lex Spesialis derogate lex generalis

• Asas Legalitas (nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali)

• Undang-Undang Tidak berlaku surut

2. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 telah mengalami perubahan, salah satu alasan mendasarnya bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan dan juga masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Undang -Undang yang di maksud adalah

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tata cara pembentukan undang-undang pada pasal

• 22

• 22 A

• 22 B

• 22 C

• 22 D

4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk ……………, mencatat, dan ……………..atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah

• Mengamati, menilai

• Mengamati, mengidentifikasi

• Mengamati, memeriksa

• Mengamati, menyelidiki

• Mengamati, melaksanakan

5. Membentuk Undang-Undang merupakan tugas dari

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Presiden dan DPD

• DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat

• Presiden

6. Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden dapat menetapkan

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Perppu

• Perppu dan PP

• Perppu dan Perpres

7. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjalankan Undang-Undang dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Perppu

• Perda

• Perppu dan Perpres

8. Paraturan Daerah (PERDA) Provinsi dibentuk oleh…….. dengan…….. bersama……

• DPRD Kab/Kota, persetujuan, Bupati/Walikota

• DPRD Provinsi, persetujuan, Bupati

• DPRD Kabupaten, persetujuan, Bupati

• DPRD Provinsi, persetujuan, Gubernur

• DPRD Provinsi, penetapan, Gubernur

9. DPD adalah

• Dewan Perwakilan Desa

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan

10. Tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat adalah

• Perencanaan, pembahasan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, pengundangan

• Perencanaan, pengesahan atau penetapan, penyusunan, pembahasan, pengundangan

• Perencanaan, pengundangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan

• Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, pengesahan atau penetapan

• Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan