Post Test ToT Pendamping PPH Materi Ke-1 : Kebijakan & Regulasi

Undang Undang No 33 Tahun 2014 berisi tentang:

• Jaminan Mutu Halal

• Jaminan Produk Halal

• Jaminan Pangan Halal

• Jaminan Sistem Halal

• Jaminan Distribusi Halal

Implementasi UU No 33 Tahun 2014 dilaksanakan pada:

• 17 Oktober 2017

• 17 Oktober 2018

• 17 Oktober 2019

• 19 November 2018

• 19 November 2019

Dasar Hukum Penyelenggaran Jaminan Produk Halal, Kecuali :

• UU No 33 Tahun 2014

• Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019

• UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

• PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan JPH

• UU No 20 Tahun 2003

Amanat UU No 33 Tahun 2014 dalam penyelenggaran Jaminan Produk Halal (JPH) adalah sebagai berikut, kecuali:

• Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH

• Penyelenggaraan JPH dilakukan dengan dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

• Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerjasama dengan MUI

• Sertifikasi Halal dilakukan secara sukarela bagi Pelaku Usaha

• Pelaku Usaha baik skala Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH

Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK adalah :

• Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019

• Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

• Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015

• Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019

Menurut PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 135, kewajiban produk bersertiifikasi halal, kecuali :

• Makanan, minuman, obat dan kosmetik

• Produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik

• Barang Gunaan yang mengandung unsur hewani

• Jasa penyembelihan, pengolahan dan penyimpanan bahan pangan, obat dan kosmetik

• Barang gunaan yang tidak mengandung unsur hewani

Tujuan penyelenggaraan sertfikasi halal bagi pelaku UMK adalah :

• ()1 Memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat

• Melindungi masyarakat dari kemungkinan mengonsumsi produk yang tidak halal

• Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha

• Mendorong pertumbuhan ekonmi dan peningkatan daya saing produk yang beredar di pasaranSemua benar

• Semua benar

Tugas dan wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan JPH kecuali :

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH

• Menetapkan norma, standar, prosedur , dan kriteria JPH;

• Melakukan akreditasi terhadap LPH;

• Menetapkan fatwa tentang kehalalan produk

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMK sebagaimana dalam PMA No. 20 Tahun 2021, kecuali :

• Identitas dan pernyatan pelaku usaha

• Nama dan jenis produk

• Daftar bahan yang digunakan

• Sertifikat penyelia halal

• NIB (Nomor induk berusaha)

Masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH adalah

• 2 tahun

• 3 tahun

• 4 tahun

• 5 tahun

• 1 tahun