Wajib Pajak Orang Pribadi

Formulir yang merupakan daftar bukti pemotonga PPh Pasal 21 pegawai tetapi/penerima pensiun adalah …

• 1721-A1

• 1721-V

• 1721-II

• 1721-IV

• 1721-I

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan, yaitu …

• Pegawai lepas

• Pegawai tetap

• Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri

• Penerima uang pesangon

• Peserta kegiatan

Berikut ini termasuk bukan pegawai yang menerima penghasilan sesuai pekerjaan yang dilakukan, kecuali …

• Penasihat, pelatih, penceramah, dan penyuluh

• Pemain musik, pelawak, penyanyi, sutradara, an kru film

• Pengacara, dokter, konsultan, dan notaris

• Pengarang, peneliti, dan penerjemah

• Presiden dan wakil presiden

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterika atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan adalah …

• Pajak bumi dan bangunan

• Pajak kekayaan pegawai

• PPh Pasal 21

• Subjek pajak dalam negeri

• Subjek pajak luar negeri

Apa yang dimaksud dengan honorarium …

• Upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer) atau upah diluar gaji

• Upah tetap yang diterima oleh para pegawai sesuai dengan perjanjan

• Upah yang didapatkan secara berkala

• Dana yang didapat setelah masa kontrak kerja berakhir

• Gaji seorang pegawai yang sudah memiliki jabatan tinggi

Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari …

• 180 hari dalam jangka waktu 9 bulan

• 181 hari dalam jangka waktu 10 bulan

• 182 hari dalam jangka waktu 11 bulan

• 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

• 184 hari dalam jangka waktu 13 bulan

Besarnya penghasilan seorang wajib pajak yang tidak bisa dibebani oleh pajak, sedangkan kelebihan atas penghasilan tersebut yang kemudian dikenal pajak, pengertian dari …

• Pajak bumu dan bangunan

• Pajak kekayaan pegawai

• PPh Pasal 21

• Penghasilan tidak kena pajak

• Subjek pajak luar negeri

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment, maksudnya adalah …

• Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala

• Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja

• Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang

• Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

• Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

Pengertian dari pegawai lepas adalah …

• Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan kerja

• Orang pribadi yang bekera pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi bersangkutan tidak kerja

• Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

• Orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapn dari pemotong PPh 21 sebagai imbalan atas pekerjaan

• Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pekerja tetap atau pekerja tidak tetap/tenaga kerja lepad berdasarkan perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak

Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh 21 yang terjadi karena …

• Pemotong pajak bisa mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak

• Setelah tahun takwin berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21

• Apabila jumlah pajak yang terutang selama setahun lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong

• Apabila jumlah pajak terutang selama satu tahun lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dipotong

• Jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun lebih kecil dari jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor