Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

• Konstitutif

• Federatif

• Eksaminatif

• Yudikatif

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

• MPR, DPR, DPRD dan DPD

• Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

• Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi

• Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

• Konstitutif

• Legislatif

• Eksekutif

• Eksaminatif

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

• Menteri Keuangan RI

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

• Konstitutif

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikati

Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang adalah

• Eksekutif

• Yudikatif

• Federatif

• Legislatif

Teori Trias Politika yang dianut oleh Indonesia dicetuskan oleh seorang ahli yaitu

• Montesquieu

• John Locke

• Jean Bodin

• Bronsted Lowry

Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yaitu lembaga ....

• eksekutif

• federatif

• yudikatif

• eksaminatif

Kekuasaan yang menjaga sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah dan mencetak uang yaitu ...

• konstitutif

• moneter

• yudikatif

• eksaminatif

pada kekuasaan eksekutif tingkat pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah dipimpin oleh ....

• DPRD

• Gubernur

• Pengadilan Negeri

• Wali Kota